Luhut Minta PNS Work From Bali biar Ekonomi Pulih, Manjur Nggak Tuh?

Luhut Minta PNS Work From Bali biar Ekonomi Pulih, Manjur Nggak Tuh?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 11:15 WIB
Boyolali termasuk salah satu daerah yang diberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, tanggal 11-25 Januari 2021. Perkantoran di lingkup Pemkab Boyolali menerapkan work from home (WFH) bagi pegawainya sebagian.
Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom
Jakarta -

Gagasan Work From Bali (WFB) diutarakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan ini dinilai mampu mendorong pemulihan pariwisata dan ekonomi di Bali.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu, Bali yang selama ini ekonominya ditopang oleh sektor pariwisata sedang membutuhkan pertolongan.

Dia menjelaskan banyak hotel-hotel yang beroperasi dengan kapasitas sangat minim. Kontraksi ekonomi secara makro di Bali juga cukup dalam hingga minus 9,3%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita lihat bahwa terjadi kontraksi yang cukup dalam di Bali 9,3% (2020), triwulan pertama juga masih terkontraksi. Artinya terjadi penurunan aktivitas ekonomi, betapa banyak hotel-hotel yang beroperasi dengan minimum capacity, 10%," katanya dalam konferensi pers virtual, kemarin Sabtu (22/5/2021).

Lalu seberapa efektif kebijakan ini mendorong pemulihan ekonomi Bali? Odo menjelaskan program Work From Bali dilakukan guna mendorong penciptaan permintaan pada hotel-hotel di Bali. Permintaan alias demand pada hotel di Bali menjadi tulang punggung pemulihan pariwisata, di Bali menurutnya ada 140.000 kamar hotel yang bisa diisi kembali.

ADVERTISEMENT

"Kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam konteks Work From Bali adalah untuk menciptakan demand, dan demand ini penting karena tulang punggung dari pariwisata adalah akomodasi, dan akomodasi di Bali adalah terdapat 140.000 kamar,"

Menurutnya apabila hotel-hotel ini tak terisi akan banyak tenaga kerja di Bali yang terpaksa dirumahkan hingga 10-14 bulan.

"Bayangkan kalau 140.000 kamar hanya terisi less ten percent, artinya banyak teman-teman tenaga kerja yang ada di Bali yang tidak bekerja selama 10, 12, 14 bulan," kata Odo.

Simak Video: Luhut Bikin Program Work From Bali, Ekonom: Harusnya Percepat Vaksinasi

[Gambas:Video 20detik]



Dia juga mengungkapkan sebetulnya kebijakan Work From Bali bukan pertama kali diusulkan. Di tahun 2000, usai kejadian Bom Bali, pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa dan berhasil menggairahkan ekonomi Bali.

Saat itu, acara konferensi besar tingkat nasional dan tingkat internasional didorong untuk dilakukan di Pulau Bali, dengan begitu hotel-hotel jadi terisi. "Kebijakan ini tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain," kata Odo beberapa waktu lalu.

Namun, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.

"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Rabu (19/5/2021).

Justru yang efektif memulihkan ekonomi dan pariwisata Bali, menurut Bhima, adalah dengan memberikan subsidi upah kepada pekerja pariwisata.

Stimulus secara tunai dalam jumlah tertentu juga bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan pariwisata yang terdampak. Hal-hal itu dinilai Bhima lebih efektif karena langsung ditujukan ke pihak yang terdampak.

"Langsung saja kalau bantu sektor pariwisata kasih subsidi upah kepada pekerja dan tambah stimulus tunai ke perusahaan terdampak. Itu kan nggak muter-muter tapi kena ke target akhir," kata Bhima.


Hide Ads