ADVERTISEMENT

Luhut Minta PNS Work From Bali biar Ekonomi Pulih, Manjur Nggak Tuh?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 11:15 WIB
Boyolali termasuk salah satu daerah yang diberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, tanggal 11-25 Januari 2021. Perkantoran di lingkup Pemkab Boyolali menerapkan work from home (WFH) bagi pegawainya sebagian.
Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom

Dia juga mengungkapkan sebetulnya kebijakan Work From Bali bukan pertama kali diusulkan. Di tahun 2000, usai kejadian Bom Bali, pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa dan berhasil menggairahkan ekonomi Bali.

Saat itu, acara konferensi besar tingkat nasional dan tingkat internasional didorong untuk dilakukan di Pulau Bali, dengan begitu hotel-hotel jadi terisi. "Kebijakan ini tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain," kata Odo beberapa waktu lalu.

Namun, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.

"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Rabu (19/5/2021).

Justru yang efektif memulihkan ekonomi dan pariwisata Bali, menurut Bhima, adalah dengan memberikan subsidi upah kepada pekerja pariwisata.

Stimulus secara tunai dalam jumlah tertentu juga bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan pariwisata yang terdampak. Hal-hal itu dinilai Bhima lebih efektif karena langsung ditujukan ke pihak yang terdampak.

"Langsung saja kalau bantu sektor pariwisata kasih subsidi upah kepada pekerja dan tambah stimulus tunai ke perusahaan terdampak. Itu kan nggak muter-muter tapi kena ke target akhir," kata Bhima.


(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT