Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan para pelaku usaha terkait kepentingan bisnis selama pandemi. Apalagi munculnya pandemi pada semester pertama 2020 telah menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan seluruh stakeholders internal dan eksternal terdampak mulai dari para pemegang saham, pegawai, hingga konsumen akhir.
"Kita juga melihat pentingnya kecepatan perusahaan merespon terjadinya hal-hal yang sebelumnya tak terduga. Semuanya menekankan kembali kebutuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sebagai fondasi utama pengambilan keputusan yang lebih baik," ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).
Pada acara Indonesian Institute for Corporate Directorship Corporate Governance (IICD CG) Conference 'The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia' Kamis (27/5) secara virtuall, Airlangga menyampaikan GCG masih menjadi salah satu kelemahan milik sebagian besar perusahaan di Indonesia.
Ia pun menjelaskan salah satu penyebab krisis ekonomi di akhir tahun 90-an adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik. Adapun hal ini meliputi buruknya kualitas investasi, luasnya diversifikasi usaha, banyaknya jumlah pinjaman jangka pendek tak lindung nilai, lemahnya peran direksi dan komisaris, buruknya sistem audit, kurangnya transparansi, serta lemahnya penegakan hukum.
Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG) pada 1999 melalui Keputusan Menko Ekuin.
Lembaga ini bertujuan membangun kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan melalui seminar dan pelatihan, serta penyusunan pedoman tata kelola. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia pada awal 2014, yang ditujukan untuk emiten dan perusahaan publik.
"Upaya reformasi tata kelola ini selanjutnya mendorong timbulnya inisiatif lain dari berbagai lembaga seperti penerbitan indeks persepsi tata kelola setiap tahun, serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan tata kelola dengan baik seperti yang dilaksanakan IICD saat ini," jelas Airlangga.
Sementara itu di level regional, kesadaran reformasi tata kelola juga terjadi kolektif di wilayah ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN Capital Market Forum memperkenalkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada 2011 yang dikembangkan dari prinsip-prinsip The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Scorecard tersebut bertujuan meningkatkan standar tata kelola perusahaan dari perusahaan terbuka di negara-negara ASEAN dan meningkatkan visibilitasnya kepada investor.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan pada 2019, sepuluh perusahaan tercatat di Indonesia masuk dalam kategori ASEAN Asset Class berdasarkan ACGS.
Jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam ACGS setiap tahun juga meningkat. Pada 2012, rata-rata total skor perusahaan di Indonesia baru mencapai 43,29 dan terus meningkat hingga mencapai 70,8 di 2019.
Meski demikian, Airlangga menyebut masih banyak potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan angka tersebut. Terlebih saat ini, skor Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lainnya.
"Meski terus terjadi peningkatan setiap tahun dalam pencapaian ACGS ini, masih ada potensi perbaikan skor negara kita, karena melihat secara umum bahwa kita masih tidak lebih tinggi dari negara lain yang berpartisipasi di ACGS kecuali Vietnam," ujar Airlangga.
Terkait hal ini, Airlangga pun berharap kepada perusahaan-perusahaan untuk dapat berpartisipasi penuh menerapkan praktik tata kelola yang baik. Para perusahaan dapat mencontoh perusahaan Indonesia yang telah tercatat ASEAN Asset Class.
Ke depannya, Airlangga juga ingin skor rata-rata Indonesia dalam ACGS dapat meningkat. Dengan begitu, akan lebih banyak lagi investor yang melakukan investasi di Indonesia. Untuk itu, ia pun meminta agar seluruh pihak dapat mulai mengidentifikasi risiko yang ada seperti, bencana alam hingga perubahan iklim.
"Pandemi ini telah mengingatkan kita bahwa kesehatan hanyalah salah satu dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs) PBB yang harus menjadi bagian dari keberlanjutan bisnis, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam kaitannya dengan GCG, kita perlu mengubah prioritas dan mulai mengidentifikasi risiko lain yang menjadi bagian dari SDGs seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam, dan bencana lingkungan akibat ulah manusia," terang Airlangga.
Hal ini mengingat fokus pada dampak sosial dan lingkungannya juga menjadi langkah awal menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Untuk itu, praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis.
"Perusahaan perlu menyadari risiko dan mengumpulkan data yang relevan untuk membangun bisnis yang bertahan di masa depan," imbuhnya.
Menurutnya, akan ada banyak kerugian jika prinsip ESG ini tidak dijalankan di Indonesia. Terlebih, karakteristik geografis Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Airlangga meminta kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan SDGs.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs, melainkan perlu upaya kolektif dari stakeholder lain, seperti perusahaan (BUMN/swasta), media, dan lembaga pendidikan. Praktik tata kelola yang efektif hanya dapat terwujud bila terjadi kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, mulai dari akar rumput sampai pada jenjang para pengambil keputusan strategis," pungkas Airlangga.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Mardiasmo, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, Ketua Pengurus IICD Sigit Pramono, Secretary General Asian Corporate Governance Association Jamie Allen, Direktur Penilai Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna, Direktur Utama BRI Sunarso, dan Direktur Utama Adira Dinamika Multi Finance Hafid Hadeli.
(mul/mpr)