Bu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Minta Tambahan Rp 3 T Nih

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 02 Jun 2021 16:19 WIB
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita membuka pameran IIMS Motobike Expo 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Menperin Agus Gumiwang/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta dukungan kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian di tahun 2022.

Pagu instansi yang dipimpinnya ini mengalami penurunan sebesar 17% pada tahun 2022 menjadi Rp 2,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,18 triliun.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Agus mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun dan meminta dukungan parlemen untuk menyetujui usulan tersebut.

"Kami dari Kemenperin memohon dukungan dari Komisi VI DPR untuk juga memperjuangkan dalam Banggar, dan saya kira komitmen kita bersama, mendukung sektor industri manufaktur yang berbagai macam data yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka wajar saja apabila yang kami usulkan bisa berkenan dari Komisi VI bisa membantunya," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (2/6/2021).

Agus menjelaskan, usulan tambahan anggaran yang mencapai Rp 3 triliun ini terdiri dari dua kategori. Pertama, anggaran program superprioritas yang mencapai Rp 1,39 triliun. Kedua, program pendukung yang mencapai Rp 1,61 triliun.

Dia menyebut, tambahan anggaran yang diusulkan untuk program superprioritas ini ada 11 program seperti pengadaan infrastruktur pendukung Program Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang bertujuan untuk mengurangi ledakan ponsel ilegal, serta meningkatkan pertumbuhan industri elektronika dalam negeri melalui perbaikan ekosistem investasi dan pengawasan barang ilegal.

Lalu, program neraca komoditas yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap dan valid sebagai dasar perumusan kebijakan penyediaan bahan baku atau bahan penolong industri dalam negeri. Selanjutnya, data supply demand, pengendalian impor dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri.

"Neraca komoditas ini PIC di Pak Sekjen dan IKMA, ini perintah UU Cipta Kerja, pembangunan infrastrukturnya, karena nanti neraca komoditas kami yang akan susun, sehingga butuh infrastruktur yang memadai," ujarnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Tonton juga Video: Sandiaga Klaim Work From Bali Tak Bikin Anggaran Kementerian Boros

[Gambas:Video 20detik]