Sindiran 'Bismillah Komisaris BUMN' Jadi Bukti Rakyat Kecewa Pemerintah

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 04 Jun 2021 16:35 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Muncul sindiran 'bismillah komisaris BUMN' dari para netizen di media sosial, khususnya Twitter. Sindiran itu bergema pasca Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank yang ditunjuk sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero). Abdee Slank diketahui merupakan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut sindiran itu muncul karena pemerintah terlihat semakin tidak profesional mengelola BUMN, dimana para relawan diberikan kursi komisaris.

"Jadi itu sebetulnya bentuk sarkasme dimana BUMN ini makin dikelola secara tidak profesional, sehingga ini justru menurunkan juga sebenarnya image kebijakan pemerintah dalam mengelola BUMN di mata masyarakat, sehingga timbul sindiran-sindiran sarkasme tadi 'bismillah komisaris'," kata dia kepada detikcom, Jumat (4/6/2021).

Padahal, saat ini BUMN membutuhkan perhatian besar, khususnya dari sisi laporan keuangan, utang, hingga isu PHK di beberapa BUMN yang tidak bisa bertahan menghadapi pandemi COVID-19.

"Tapi kebijakannya justru menempatkan orang yang tidak kompeten dalam BUMN," ujarnya.

Bentuk sindiran yang dilontarkan netizen, menurut Bhima juga merupakan cara agar kritik mereka tidak terjerat hukum. Alhasil mereka mencoba melakukan kritik secara sarkas.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa masyarakat kecewa dengan pemerintah sehingga lahir sindiran 'bismillah komisaris BUMN'.

"Kalau saya sih melihatnya itu kekecewaan masyarakat karena pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengangkat orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya," ujarnya.

"Kebetulan BUMN itu milik publik. Jadi masyarakat itu merasa memiliki. Jadi kalau masyarakat merasa memiliki kemudian tiba-tiba ada orang yang duduk di situ tidak sesuai, masyarakat kemudian seperti ada resistensi menolak ataupun memprotes," tambah Trubus.

(toy/eds)