.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil melaporkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021. Menurut Sofyan, hingga Mei 2021 ini, kementerian yang dipimpinnya itu baru mampu merealisasikan anggaran sebesar 28,84% dari total anggaran yang dialokasikan.
"Dari segi realisasi kita baru mencapai 28,84% sampai dengan akhir 31 Mei 2021," ungkap Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/6/2021).
Adapun total pagu DIPA Kementerian ATR/BPN setelah penghematan adalah mencapai Rp 8,78 triliun. Awalnya, kementerian ini mengajukan DIPA sebesar Rp 8,9 triliun. Akan tetapi terjadi dua kali penghematan dalam rangka program vaksinasi dan pengadaan vaksin COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sempat mendapat hibah dalam negeri dari pemerintah daerah sebesar Rp 27,8 miliar, sehingga saat itu DIPA anggaran Kementerian menjadi Rp 8,904 triliun. Namun kemudian, Kementerian Keuangan kembali melakukan penghematan sebesar Rp 122,7 miliar dalam rangka mengatasi COVID-19 dan vaksinasi termasuk dukungan untuk anggaran sosial kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
"Jadi DIPA awal penghematan tahap 1, penghematan tahap 2, hibah dalam negeri dan dipa setelah penghematan totalnya menjadi Rp 8,78 triliun," tuturnya.
Program Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2021 ini sendiri terbagi menjadi 3 program utama yaitu program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang. Kementerian ATR/BPN juga punya program yang mendukung prioritas nasional di antaranya program peta dasar pertanahan, peta tematik pertanahan dan ruang, peta bidang tanah, sertifikat hak atas tanah, restribusi tanah, data dan informasi P4T, peta zona nilai tanah, tindak lanjut penertiban tanah terlantar, data pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian, serta penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan.
Adapun program yang paling banyak progresnya adalah program peta bidang tanah dan sertifikat hak atas tanah.
"Peta bidang tanah sudah 4,1 juta (bidang), realisasi sertifikat sampai 31 ini baru 1,6 juta atau 1.687.857 bidang itu sudah jadi sertifikat bagian dari program PTSL," paparnya.
Sedangkan, program lainnya tidak sebanyak kedua program tersebut sebab memiliki tantangan yang berbeda-beda.
"Kalau ada angka yang kecil memang karena program-program ini kita harus persiapkan semua penyelesaian tidak langsung bisa berjalan secepat yang kita rencanakan. Misalnya tentang tindak lanjut pengadaan tanah (penertiban tanah terlantar) baru 640 hektar tapi sebenarnya perencanaan jauh lebih besar. Penyelesaian sengketa konflik pertanahan 166 perkara sampai dengan per 31 Mei," tuturnya.
