Belanja Kesehatan RI Nyaris Rp 500 T/Tahun, Menkes: Saya Terkejut!

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengaku terkejut dengan besarnya angka belanja kesehatan nasional selama setahun. Pada 2019, belanja kesehatan nasional nyaris mencapai Rp 500 triliun/tahun.

"Saya terkejut! Walaupun anggaran saya (Kementerian Kesehatan) lumayan besar ada Rp 85 triliun, ternyata spending di industri kesehatan setahunnya itu Rp 490 triliun," ujar Budi dalam Konferensi Pers bertajuk 'Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Bidang Alat Kesehatan' secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Namun, jumlah pengeluaran tersebut berasal dari skema publik (pemerintah) dan skema non-publik atau swasta. Pengeluaran paling banyak berasal dari pengeluaran pemerintah yang mencapai sekitar Rp 255 triliun (52,1%) sedangkan skema swasta sekitar Rp 234 triliun (47,9%).

Ia memerinci total Rp 255 triliun itu dikeluarkan paling banyak dari BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda). Rincinya skema askes sosial (BPJS Kesehatan) sebesar Rp 113,3 triliun (23,1%), skema Pemda sebesar Rp 116, triliun (22,8%), disusul skema Kementerian Kesehatan sebesar Rp 21,1 triliun (4,3%) dan dari skema K/L lain mencapai Rp 9,5 triliun (1,9%).

Sedangkan, total Rp 234 triliun dikeluarkan dari pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 157,5 triliun dan skema swasta lain sebesar Rp 77,3 triliun

Dari segi produk kesehatannya, uang sebesar Rp 490 triliun tersebut mengalir paling banyak ke Rumah Sakit hingga sekitar Rp 272 triliun (59%), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (termasuk Puskesmas) sebanyak Rp 101 triliun (22%). Disusul untuk administrasi kesehatan sebesar Rp 57 triliun (12%), obat dan alat kesehatan (alkes) Rp 24 triliun (5%), dan lain-lain sebesar Rp 5 triliun (1%).

"Spending rumah sakit yang Rp 272 triliun itu sebagian besar juga obat-obatan dan alkes. Spending-nya Puskesmas, Klinik atau FKTP itu juga sebagian ada obat dan alkes. Jadi sebenarnya, obat dan alkes itu minimal Rp 24 triliun, tapi feeling saya lebih dari itu, baik swasta maupun pemerintah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor," paparnya.