Otoritas China menemukan adanya paparan COVID-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia. Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerima 20 notifikasi dari otoritas China.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat demi menjaga kualitas dan mutu produk ekspor. Selain itu, BKIPM KKP juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas China (General Administration of Custom the people's Republik of China/GACC) tentang notifikasi produk perikanan yang positif COVID-19 melalui bilateral meeting yang telah dilakukan sebanyak 9 kali.
"Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 UPI (unit pengolah ikan) terkait temuan ini," kata Rina dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).
Diungkapkan Rina, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan Corona di seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja.
Rina mengaku terdapat 10 negara yang melakukan protes terhadap tindakan Tiongkok terkait impor produk perikanan melalui WTO.
Kendati demikian, Indonesia memilih pendekatan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga produk perikanan Indonesia diharapkan bisa tetap diekspor ke China.
Dalam pertemuan bilateral, lanjut dia BKIPM juga meminta klarifikasi teknis terhadap paparan COVID-19 kepada GACC. Hal ini dikarenakan baik produk, kemasan, peralatan proses dan pekerja telah diuji COVID-19 dan dinyatakan negatif.
"Kita berkomunikasi terutama terkait metode pengujian COVID-19 yang dilakukan pihak GACC, sehingga diharapkan hasil uji dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Tiongkok)," jelasnya usai mengikuti rapat penanganan produk ekspor ke Tiongkok pada Selasa (15/6),
Adapun langkah lain yang juga ditempuh yaitu melakukan konsolidasi terhadap metode pengujian yang sesuai, bersama dengan beberapa laboratorium untuk melakukan pengujian COVID-19. Rina mendorong seluruh pekerja di UPI yang melakukan ekspor untuk dimasukkan dalam target prioritas program vaksinasi.
"Mengingat pentingnya industri perikanan yang bisa menjadi pengungkit ekonomi dan market share kita ke Tiongkok, kita pastikan bahwa KKP khususnya BKIPM akan berbuat semaksimal mungkin," tandasnya.
Apalagi Data China Customs selama 2 tahun terakhir menunjukkan Indonesia berada di posisi teratas negara ASEAN yang mengekspor komoditas kelautan dan perikanan ke negeri Tirai Bambu.
Rina mengatakan pada periode Januari hingga April 2019 nilai ekspor mencapai USD 212 juta, atau sekitar 4,47% dari total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok.
Angka ini disebutnya meningkat di tahun 2020 menjadi USD 223 juta atau 5,13% total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok. Sementara selama Januari-April 2021, nilai ekspor Indonesia sudah menyentuh angka USD 251 juta atau 6,8% total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok.
"Di antara negara ASEAN, Indonesia merupakan eksportir produk perikanan terbesar ke Tiongkok," kata Rina.
Menurutnya, ekspor komoditas kelautan dan perikanan RI ke Tiongkok bahkan sudah melampaui negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Selandia Baru. Masing-masing negara tersebut menempati peringkat 6, 8 dan 9 negara pengekspor komoditas kelautan dan perikanan ke Tiongkok.
(prf/hns)