.webp)
Namun yang jelas, gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK berpotensi bakal terjadi bila lockdown dilakukan. Apalagi kalau pemerintah tidak memberikan kompensasi yang tepat jumlah dan waktunya kepada sektor usaha yang terdampak.
"Gelombang PHK diperkirakan meningkat apabila pemerintah terlambat berikan kompensasi ke usaha yang rugi selama lockdown," tegas Bhima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, petisi online yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan karantina wilayah muncul dan ramai diperbincangkan. Petisi online itu diajukan lantaran kasus COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak.
Petisi online itu dibuat melalui Google Document oleh beberapa pihak yang menyebut dirinya Lapor COVID-19 pada Jumat pekan lalu. Petisi itu disertai surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi. Hingga kini sudah ada hampir 2.500 orang yang meneken petisi tersebut.
"Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial," bunyi surat terbuka petisi tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga bicara soal kemungkinan lockdown sebagai solusi atas kenaikan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya.
Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tak efektif di lapangan.
"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).
Pakar kesehatan juga buka suara soal usulan lockdown. Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menilai situasi COVID-19 usai 15 bulan berjalan tak kunjung terkendali di tengah penanganan Corona yang tak efektif.
Dia meminta pemerintah melakukan PSBB ketat secara nasional. Ataupun yang ekstrem melakukan lockdown secara regional.
"Pemerintah harus berani radikal opsinya cuma dua, PSBB nasional pada bentuk semula atau pun lockdown regional, terbatas pada pulau besar seperti pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dilakukan secara berkala. Usul yang paling radikal tentu lockdown regional ya, artinya ini bentuk paling logis," tegas Hermawan dalam diskusi bersama CISDI, Minggu (20/6/2021).
(hal/ara)
