BLT UMKM Bocor Rp 1,18 T, Cair ke PNS Sampai Orang Meninggal

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 23 Jun 2021 11:52 WIB
Ilustrasi THR
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 menemukan adanya kebocoran anggaran untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM.

Kebocoran anggaran terjadi usai adanya dana BPUM yang justru cair dan disalurkan bukan oleh pihak yang harus menerimanya sesuai kriteria yang ditentukan.

Dalam laporan itu BPK menyatakan total anggaran yang bermasalah pada program BPUM yang dipegang Kementerian Koperasi dan UMKM sebesar Rp 1,18 triliun. BPK mencatat ada 414.612 penerima BPUM yang tidak sesuai.

"Terdapat 414.590 penerima tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM dan penyaluran dana BPUM kepada 22 penerima tidak sesuai surat keputusan penerima BPUM, serta duplikasi penyaluran BPUM kepada satu penerima," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2020, dikutip detikcom, Rabu (23/6/2021).

Secara rinci, BPK mencatat ada 42.487 penerima BPUM dengan total dana mencapai Rp 101,9 miliar ternyata berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN, dan BUMD.

Kemudian, ada juga sebanyak 1.392 penerima BLT UMKM menerima lebih dari sekali bantuan dengan total anggaran Rp 3,34 miliar. Selanjutnya, penerima BPUM yang bukan termasuk pelaku usaha mikro ada sebanyak 19.358 dengan total dana sebesar Rp 46,45 miliar.

Lalu, penerima BPUM yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya sebanyak 11.830 penerima dengan total anggaran Rp28,39 miliar. Ada juga, BPUM diberikan kepada penerima dengan NIK tidak sesuai sebanyak 280.815 penerima dengan nilai Rp 673,9 miliar.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Tonton juga Video: Gegara Namanya Unik, Orang-orang Ini Tak Bisa Dapat Bansos

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2