Gede Banget! Segini Angka yang Harus Dibayar Jika Lockdown

Gede Banget! Segini Angka yang Harus Dibayar Jika Lockdown

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 23 Jun 2021 15:39 WIB
Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, karantina mikro diterapkan di RT 4/9 Kecamatan Pondok Karya, Tangerang Selatan.
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Belakangan ini kasus COVID-19 terus bertambah signifikan di Indonesia. Begitu mengerikannya hingga menimbulkan gelombang suara agar pemerintah melakukan lockdown khususnya di Ibu Kota Jakarta.

detikcom kemarin melakukan polling untuk mengetahui pendapat pembaca terkait seruan Jakarta lockdown, hasilnya dari 581 suara, sebanyak 406 orang menyatakan setuju Jakarta lockdown, sedangkan sebanyak 175 orang tidak setuju dengan wacana tersebut.

Namun pemerintah saat ini masih lebih memilih untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Sejak awal pandemi COVID-19 juga pemerintah belum pernah mengambil jalan lockdown.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Entah kenapa lockdown tak pernah dipilih, namun tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung alasan kenapa langkah itu tidak dipilih. Salah satu alasannya karena anggaran untuk karantina wilayah sangat mahal.

Menurut perhitungan Jokowi saat itu di Jakarta saja anggaran untuk karantina wilayah bisa mencapai Rp 550 miliar per hari.

ADVERTISEMENT

"Jakarta, saja pernah, kami hitung-hitung per hari butuh Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat itu per hari," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020) malam.

Menurutnya saat itu tidak ada negara yang telah menerapkan lockdown dan berhasil mengatasi wabah Corona.

"Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak," ucap Jokowi.

Jokowi sangat yakin akan data tersebut. "Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah? Nggak ada menurut saya," kata Jokowi.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 mencapai Rp 699,43 triliun. Hingga 18 Juni 2021 realisasinya sudah mencapai Rp 226,6 triliun.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Lihat juga Video: 4 Gubernur Tolak Lockdown, Kebanyakan Karena Masalah Biaya

[Gambas:Video 20detik]



Angka itu setara dengan 32% dari total alokasi anggaran PEN yang disediakan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti serapan anggaran PEN di sektor kesehatan yang masih rendah.

"Hingga 18 Juni, pelaksananya 32,4% atau Rp 226,6 triliun. Kita lihat sektor Kesehatan, dari pagu Rp 172,8 triliun, sudah dipakai Rp 22,9 triliun. Ini (digunakan untuk) diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif nakes, vaksin dan JKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2021, Senin (21/6/2021).

Serapan anggaran PEN yang cukup tinggi terlihat pada alokasi anggaran bantuan sosial, khususnya untuk Bansos yang disalurkan Kementerian Sosial dan program bantuan PKH hingga bantuan kuota internet bagi pelajar.

"Bansos dari Rp 148 triliun sudah realisasi Rp 64,9 triliun atau 43,8%. Ini bansos yang sudah well established untuk data targeting Kemensos. PKH, kartu sembako dan bantuan kuota internet untuk masyarakat pelajar dan mahasiswa," ungkap Sri Mulyani.


Hide Ads