Diminta Setujui Utang, Kepala Bappenas Sering Dikejar Bank Dunia

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 23 Jun 2021 17:13 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku sering dikejar Bank Dunia. Tujuannya agar Indonesia segera menyetujui berbagai program pinjaman atau utang baru.

Untuk diketahui, saat ini seluruh pinjaman luar negeri perlu mendapatkan persetujuan Bappenas.

"Saya tidak perlu sebut (programnya), tapi World Bank misalnya, mengejar Bappenas untuk menyetujui semua program," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6/2021).

Suharso mengatakan pihaknya selalu melihat secara detail program-program pinjaman luar negeri yang diusulkan Bank Dunia. Bahkan tak jarang tawaran pinjaman ditolak karena dinilai tak sesuai dengan program pemerintah.

"Bappenas hanya melihat programnya saja, apakah patut atau tidak patut. Sejauh mana ini bagus dilakukan, kalau tidak cocok kami tolak, sama sekali saya bilang tidak benar ini," jelasnya.

"Jadi kami banyak menolak hibah, kami juga banyak menolak pinjaman," sambungnya.

Dalam sepekan lalu, Bank Dunia telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 1,7 miliar. Pada 11 Juni 2021, Bank Dunia memberikan utang US$ 400 juta untuk membantu pemerintah Indonesia memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.

Pada 16 Juni 2021, pinjaman Bank Dunia mencapai US$ 800 juta untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia yang dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Hingga pada 18 Juni 2021, pinjaman kembali diberikan sebesar US$ 500 juta untuk memperkuat sistem kesehatan serta mendukung program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah.

(aid/fdl)