Gabah Anjlok saat Panen dan Gempuran Impor Beras, Pemerintah Harus Apa?

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 24 Jun 2021 06:10 WIB
Bulog dan Satgas Pangan Polda Metro Jaya mengecek harga beras di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, Rabu (21/11/2018). Pengecekan harga ini demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Masalah terkait beras masih berulang setiap tahun. Mulai dari harga gabah hingga impor beras.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyayangkan, sampai saat ini masalah beras nasional masih belum bisa diselesaikan secara tuntas.

Tidak hanya berdampak pada persoalan ketahanan pangan, masalah ini bisa mencoreng martabat bangsa karena Indonesia dinilai tidak sanggup mengelola kebutuhan dasar rakyatnya. Untuk itu perlu terobosan dan kuncinya adalah hilangkan ego sektoral di berbagai instansi terkait.

"Kenapa masalah perberasan ini tidak bisa diselesaikan, dan ironisnya dari tahun ke tahun masalah yang dihadapi boleh dikatakan tetap sama. Ini tentu bisa ditangani jika masalah perberasan ini diatasi secara terintegrasi dengan menghilangkan ego sektoral pada masing-masing instansi terkait," kata Rachmat Gobel, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, masalah beras yang selalu berulang antara lain pupuk dan benih menjadi mahal saat musim tanam, harga gabah anjlok saat panen, impor beras yang selalu menjadi momok bagi petani, luas lahan yang terus berkurang, dan penanganan pascapanen yang masih tradisional yang membuat petani kesulitan meningkatkan nilai tambah.

"Selama ini kita selalu mengalami kesulitan untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan ini. Saya sepakat dengan pendekatan yang diusung Bulog yaitu mendorong hilirisasi. Kita harus apresiasi terobosan Bulog dan saya mengusulkan FGD ini lebih sering dilakukan agar kita bisa me-review apa-apa yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu," katanya.

Dalam kesempatan itu Rachmat juga menekankan agar semua lembaga terkait tidak lagi main-main dengan masalah beras karena masalah ini menyangkut masalah harkat dan martabat bangsa dan juga nasib kehidupan para petani yang masih terpinggirkan.

"Masalah beras dan petani jangan jadi lahan spekulasi, menjadi mainan politik apalagi menjadi lahan subur mafia. Semua pihak harus menyadari, selama ini kita berutang besar kepada petani sehingga saat ini ketahanan pangan kita bisa masih terjaga. Ini harus dibalas dengan lebih memperhatikan sektor pertanian dan nasib petani dengan meningkatkan harkat dan martabat mereka," katanya.

Terkait hilirisasi, ia mengusulkan tiga hal yaitu industrialisasi berbasis beras, lifestyle berbasis beras, dan mengembangkan branding beras berbasis kearifan lokal. Industrialisasi berbasis beras tidak hanya mendorong produktivitas dan kualitas produk, tapi juga akan meningkatkan nilai tambah dan valuasi yang besar bagi petani.

"Ini mensyaratkan ekosistem dan ini yang harus kita bangun dengan didukung Kawasan Ekonomi Khusus beras agar manajemen stabilitas supply and demand bisa terjaga secara optimal," katanya.

Terkait dengan lifestyle berbasis beras, Rachmat menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap daerah mempunyai budaya yang dekat atau kental dengan beras. Dalam adat perkawinan bahkan kematian, sejak dulu budaya masyarakat selalu saling memberi dengan hadiah beras.

"Ini perlu kita tumbuhkan lagi dengan produk corak atau gaya hidup yang lebih kekinian dan bergengsi," katanya.

Kembali menghidupkan beras lokal, menurut Rachmat, tidak kalah penting karena setiap daerah mempunyai beras unggulan dan kebanggaan masing-masing. Misalnya, Sumatera Barat dengan beras Solok, Jawa Barat dengan beras Pandan Wangi, Jawa Tengah dengan beras Rojo Lele.

"Melalui program hilirisasi beras yang diusung Bulog, pihak-pihak terkait perlu mendukung branding beras lokal agar bisa tampil dengan berkualitas, modern untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, sambil mengangkat kembali kebanggaan pada daerah masing-masing," katanya.

(ara/ara)