.webp)
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan rencana pemerintah merevisi aturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Salah satunya, mengurangi jam operasional dan hanya boleh melakukan pelayanan take away atau dilarang makan di tempat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah namun dengan beberapa catatan.
"Kita ikut, pokoknya pemerintah memutuskan apa kita akan ikut. Kita akan patuhi, karena melihat situasinya kaya begini ya pemerintah tentu sudah memperhitungkan segala sesuatunya, ya kita ikut," kata Hariyadi saat dihubungi detikcom, Selasa (29/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, catatan yang dimaksud ialah percepatan vaksinasi. Dia mengatakan, negara lain sudah keluar dari Corona karena mempercepat vaksinasi bagi masyarakatnya.
"Kalo menurut saya gini, ini kan sudah satu tahun lebih (pandemi COVID-19), udah berkali-kali buka tutup. Dimana di lain pihak negara-negara lain itu sudah bebas, Eropa, Amerika itu kan mereka sudah bebas. Bebasnya itu apa karena memang mereka melakukan vaksinasinya cepat," ujarnya.
Dia mengatakan, tentunya vaksinasi memiliki keterkaitan dengan ekonomi. Pihaknya meminta agar pemerintah mengejar target vaksinasi hingga tercapai herd immunity.
"Ini kalau pemerintah tidak cepat mengambil langkah-langkah seperti negara lain yang bisa mengatasi pandemi, ini memang sulit. Kita ini termasuknya nggak ngejar, nggak ngejar antara vaksinasi dan penularan yang terjadi. Mau PPKM, mau lockdown itu menurut saya susah ya, artinya gini nggak ada jaminan juga kita ekstrim lockdown akan menyelesaikan masalah," terangnya.
Lihat juga Video: Viral Restoran Bodong di Surabaya, Tipu Pelanggan Via Ojol
