Tolak Sembako Kena PPN, Faisal Basri: 143 Juta Penduduk RI Rentan Miskin

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 04 Jul 2021 17:05 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai alias PPN. Tarif PPN akan dinaikkan secara multi tarif, selain itu semua barang dan jasa akan terkena PPN.

Dengan begitu sembako hingga sektor pendidikan pun akan terkena PPN. Ekonom senior Faisal Basri menolak hal tersebut. Menurutnya, banyak masyarakat di Indonesia yang masih masuk ke dalam kelas rentan kemiskinan. Khawatirnya, penerapan PPN untuk komoditas sembako dapat membebani masyarakat.

"Yang rentan ini jauh lebih besar. Jadi hati-hati menerapkan peningkatan PPN, karena PPN berlaku ke semua orang. Apalagi dinaikkan tarifnya, dan sembako dikenakan," ungkap Faisal Basri dalam diskusi Indef, Minggu (4/7/2021).

Dia memaparkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Meskipun angka kemiskinan berhasil turun ke sekitar 9-10%, namun banyak masyarakat yang sebenarnya masih berada di jurang kemiskinan alias nyaris miskin.

Faisal memaparkan 52,8% penduduk Indonesia posisinya rentan dan mengkhawatirkan terjun ke jurang kemiskinan. Ada goncangan ekonomi sedikit bisa saja kembali menyentuh angka kemiskinan. Jumlah penduduk nyaris miskin ini diperkirakan ada 143 jutaan, sementara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ada 27 ribuan jiwa.

"Yang tidak miskin ini jauh dari sejahtera, 52,8% penduduk kita posisinya insecure, rentan. Ada shock sedikit mereka miskin kembali," ungkap Faisal Basri.

Meski begitu, Faisal mengaku memang argumen Kementerian Keuangan yang menyebutkan semua barang dan jasa harus dikenakan PPN sebetulnya tidak salah. Dia pun mengakui dirinya sepakat.

Apalagi kalau memang benar pemerintah akan membuat mekanisme khusus untuk beberapa komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk PPN-nya dibuat 0%.

"Saya sepakat dengan prinsip dasar semua dikenakan PPN, baik barang dan jasa dan ada juga mekanisme untuk komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak tarif pajaknya hanya 0%. Setuju saya prinsip dasarnya," ungkap Faisal.

Apa yang bikin Faisal Basri khawatir soal kebijakan pajak ini? Temukan jawabannya di halaman berikutnya.