Jokowi Diminta Pimpin Langsung PPKM Darurat Tanpa Wakil

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 06 Jul 2021 16:22 WIB
Presiden Jokowi (Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres)
Foto: Presiden Jokowi (Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap menjadi peran penting dalam meredam krisis COVID-19. Seperti masalah harga oksigen dan obat-obatan, penegakkan hukum PPKM Darurat, mengatur anggaran untuk rumah sakit hingga menyediakan bantuan sosial.

"Hanya Perintah Presiden yang mampu meredam karena sejumlah kemewahan eksekutif yang dimilikinya. Termasuk hanya presiden yang bisa menutup gerbang pintu masuk Indonesia dari warga asing," kata Pendiri Narasi Institute Achmad Nur Hidayat dalam siaran pers, Selasa (6/7/2021).

Achmad memandang gap besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19, koordinasi perlu langsung di tangan Presiden.

"Untuk mempersempit gap leadership, PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain Presiden. Bila ini varian delta diibaratkan sebagai serangan masif terhadap publik Indonesia, maka Presidenlah yang harus memimpin counter attack dari serangan tersebut, bukan pembantu Presiden," ujarnya.

Dia juga melihat lemahnya instrumen keuangan dalam aturan PPKM Darurat. Meskipun Menko Perekonomian telah mengusulkan tambahan Rp 225,4 triliun untuk penanganan pandemi dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial masuk dalam program PEN.

"Namun implementasinya pasti memerlukan waktu 1-2 minggu paling cepat. Untuk administrasinya dan butuh waktu 1 bulan paling cepat untuk implementasi lapangannya. Sementara PPKM darurat berakhir 20 Juli, dukungan keuangan terlambat," lanjutnya.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan agar Jokowi memanggil langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyusun draf perubahan dari Perpres No.113 Tahun 2020. Tanpa perubahan payung hukum Perpres No.113 Tahun 2020, APBN 2021 tidak bisa diubah begitu saja untuk membantu penanganan kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.

"APBN 2021 tidak didesain mengantisipasi varian delta COVID19, karena itu perlu disesuaikan dengan APBN-P 2021 dengan memasukkan tambahan anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial yang besar. Penyesuaian perlu dilakukan dengan revisi Perpres No.113/2020 bila tidak negara tidak memiliki payung hukum untuk perubahan APBN 2021 tersebut" tandasnya.

(eds/eds)