Driver Ojol Soal Wajib STRP: Kita Bukan Karyawan!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 12 Jul 2021 14:12 WIB
Driver ojol kembali diizinkan angkut penumpang. Meski begitu, protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan salah satunya dengan memasang separator atau sekat.
Ilustrasi/Foto: Antara Foto
Jakarta -

Pergerakan masyarakat terbatas dengan adanya PPKM darurat. Pergerakan semakin sulit dengan diterapkannya surat tanda registrasi pekerja (STRP) yang berlaku mulai hari ini, Senin (12/7/2021).

Driver ojek online (ojol) pun buka suara mengenai penerapan STRP tersebut. Salah seorang driver, Angga mengaku, STRP sebenarnya tidak berpengaruh pada driver ojol yang berstatus sebagai mitra.

"STRP sebenarnya nggak ngaruh untuk kita yang hanya mitra bukan karyawan," katanya kepada detikcom, Senin (12/7/2021).

Saat turun ke jalan, ia mengaku lolos dari penyekatan. Asal, penyekatan itu tidak ketat dan memakai beton.

"Beberapa titik ada yang nggak boleh lewat yang penjagaan ketat itu. Mau nggak mau cari jalan lain," katanya.

Ia juga menambahkan, saat beroperasi menerima notifikasi dari aplikasi. Notifikasi memberikan petunjuk jika bisa melewati jalur tersebut.

"Kalau dari aplikasi kasih notifikasi pesan gitu, semua driver dapat. Kita bisa lewat asal pakai atribut dan dapat orderan lewat situ," terangnya.

Selain notifikasi, ada juga semacam surat keterangan yang diberikan oleh salah satu aplikator. Seperti dilihat dari detikcom, dalam notifikasi itu aplikator melampirkan Surat Keterangan Mitra Pengemudi.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya keberatan dengan penerapan STRP. Dia menegaskan, driver bukan pegawai.

Dia mengaku telah melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (kemenhub) Budi Setiyadi. Igun bilang, Budi Setiyadi telah memberikan persetujuan.

"Kalau untuk dapat STRP ojek online kami memang keberatan Garda, kita temen-temen ojek online diberlakukan STRP juga, karena kita adalah bukan pegawai. Dan keberatan kami, ini sudah dikomunikasikan Dirjen Perhubungan Darat Pak Budi Setiyadi Kemenhub sebagai regulator," terangnya.

"Saya juga komunikasi dengan juru bicara Kemenhub Bu Adita bahwa kami ojek online menolak diberlakukan STRP. Jadi mohon kebijakan STRP dikecualikan bagi pengemudi ojek online.

Dan Pak Dirjen Perhubungan Darat sudah menyetujui bahwa memang ojek online tidak berlaku STRP. Dan bisa dikonfirmasi ke beliau Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiyadi langsung," lanjutnya.

(acd/eds)