.webp)
Budi Gunadi menjelaskan bahwa hasil rapat di KPC-PEN sudah dibawa ke rapat kabinet terbatas pada 28 Juni 2021. Setelah itu, Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan masukan.
"Dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai ketua KPC-PEN dan kita harmonisasi, kita keluarkan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begini, diharapkan vaksin berbayar bisa ditingkatkan peranannya supaya mempercepat pencapaian target herd immunity. Lagi pula, katanya vaksin berbayar ini tidak menggunakan APBN.
"Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Jadi tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara sebenarnya dari sisi anggaran," sebutnya.
Budi Gunadi memastikan bahwa adanya vaksin berbayar tidak akan mengganggu program vaksin gratis pemerintah. Pasalnya, jenis vaksin yang ditetapkan untuk vaksin berbayar berbeda, yakni Sinopharm dan Cansino.
"Vaksin gotong royong ini opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa dapat akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, jadi pasti tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Diskusinya juga waktu itu disampaikan karena ini biaya ditanggung oleh individu, ini dapat meringankan beban APBN," katanya.
(aid/fdl)
