Menjawab Tudingan Cuan Jumbo di Balik Vaksin Berbayar

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 19:00 WIB
The hands in blue glove of the scientist hold the processor
Ilustrasi/Foto: Getty Images/iStockphoto/Alernon77
Jakarta -

Pemerintah berencana mengadakan vaksin berbayar. Namun rencana tersebut dikritik. Program vaksin gotong royong itu disebut hanya mencari cuan di tengah pandemi.

Ekonom Faisal Basri bahkan menyebut jika BUMN bisa meraup keuntungan hingga Rp 17,2 triliun dari vaksin berbayar itu. Dengan asumsi keuntungan Rp 100.000 dan tugas menyuntik 172 juta masyarakat Indonesia.

Tudingan vaksin rente itu langsung dijawab oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Dia mengatakan jika selama ini pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin gratis masyarakat.

Arya menyebut apa yang dibilang Faisal adalah hal yang tidak benar. "Faisal Basri ini sudah halu ya, dia bicara mengenai skenario awal, sementara fakta di lapangan hampir semua itu (vaksin) adalah yang gratis, yang gratis," kata dia saat dihubungi detikcom.

Saat ini vaksin yang sudah tersebar mencapai 70 juta dosis di seluruh wilayah. Untuk stok mencapai 30 juta dosis untuk vaksin gratis.

Arya menyebut vaksin gratis ini akan terus tiba di Indonesia hingga memenuhi kebutuhan masyarakat untuk vaksin gratis.

"Itu fakta bisa dikatakan, mungkin kalau tanya ke pak Faisal Basri sudah divaksin pun, coba tanya dia pakai vaksin gratis atau vaksin berbayar. Pasti dia pakai vaksin gratis. Apa yang disampaikan beliau ini lebih banyak halunya. Ya seperti dulu ketika beliau katakan mafia minyak, mafia minyak, ternyata beliau tidak pernah sampaikan itu jadi wacana aja gitu," kata dia.

Faisal Basri dalam cuitannya menyebut jika diasumsikan vaksin berbayar keuntungannya Rp 100.000 per dosis. Maka yang bisa dikantongi adalah Rp 17,2 triliun jika Kementerian BUMN mendapat tugas menyuntik 172 dosis.

Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun. Makanya ada vaksin "gotong royong" (lebih tepat vaksin rente)," kata Faisal Basri.

Data Kementerian Kesehatan menyebut harga vaksin berbayar adalah Rp 439.570 per suntikan. Ini sudah termasuk tarif maksimal pelayanan sebesar Rp 177.910 per dosis. Jika dua kali suntik, maka masyarakat harus membayar Rp 879.140.

"Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah ada dan akan dibeli. BUMN-BUMN farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yg dicanangkan pemerintah," sarannya.

(kil/ara)