Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi khususnya di bidang investasi Indonesia dan AS. Dalam kunjungannya Bahlil menyampaikan informasi bahwa proses pengajuan izin investasi, pengusaha AS tidak perlu ke Indonesia.
Proses pengajuan investasi tanpa harus ke Indonesia itu, Bahlil sampaikan saat menginformasikan sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko yang sedang disiapkan oleh Kementerian Investasi. Program itu juga sejalan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).
"Dengan proses pengajuan izin investasi yang sudah terdigitalisasi dan tersentralisasi dalam sistem OSS, nantinya pengusaha dari AS dapat mengajukan izinnya tanpa perlu ke Indonesia," kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/7/2021).
"Indonesia terus berbenah diri agar menjadi tempat yang ramah bagi investor, dan di saat bersamaan memperkuat pengusaha lokal," tambah Bahlil.
Bahlil memberikan catatan, sejalan dengan amanat UU Cipta Kerja setiap investasi yang masuk ke Indonesia juga harus bermitra dengan UMKM di wilayah setempat.
"Kemudahan berusaha terus ditingkatkan. Kami akan kawal. Namun investor dan pengusaha di daerah harus tumbuh bersama, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi kedua pihak," tutur Bahlil.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) Wayne Forrest menyambut baik perbaikan investasi di Indonesia. Dia pun mengatakan akan berinvestasi di Indonesia pada sektor energi dan kelistrikan.
"Saya sangat mengapresiasi terobosan regulasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Saya akan terus memberikan dorongan kepada perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi ke Indonesia," kata Wayne Forrest.
Sebagai informasi, AS merupakan peringkat ke 8 negara yang berinvestasi di Indonesia. Realisasinya per 2016 hingga Maret 2021 mencapai US$ 6,6 miliar. Adapun sektor investasi yang mendominasi selama periode tersebut yaitu Pertambangan (82%), Jasa Lainnya (5%), Listrik, Gas, dan Air (5%), Hotel dan Restoran (2%), dan Industri Kimia dan Farmasi (1%).
Berdasarkan lokasinya, 85% realisasi investasi tersebut berada di luar pulau Jawa dengan mayoritas di wilayah Papua (78%).
(zlf/zlf)
