Para buruh menolak program vaksin berbayar. Mereka menyatakan akan mendukung program vaksinasi, namun negara yang harus membayar dan memberikan vaksin ke masyarakat dengan gratis.
"Kami setuju semua orang, termasuk buruh harus divaksin. Tapi negara yang harus membayar, seluruh dunia juga begitu, rakyatnya vaksin gratis," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).
Said Iqbal menyatakan para buruh menolak adanya komersialisasi pada program vaksinasi. Buruh tidak setuju ada vaksin yang harus dibayar, baik vaksin Gotong Royong oleh pengusaha, maupun vaksin individu lewat Kimia Farma.
Untuk vaksin Gotong Royong pun yang dibayarkan pengusaha buruh mengaku khawatir. Mereka menilai saat ini masih dibayarkan pengusaha namun saat kondisi keuangan perusahaan sulit, buruh juga yang harus dibebankan.
"KSPI menolak komersialisasi vaksin, baik yang Gotong Royong dengan biaya perusahaan maupun individu berbayar dengan jaringan Kimia Farma. Ini nanti awalnya dibayar perusahaan, ketika dana sudah tidak cukup buruh juga yang dikenakan," ungkap Said Iqbal.
"Intinya, kalau sudah ada istilah membayar ini masalah waktu saja, masyarakat akan perlahan disuruh bayar," katanya.
Said Iqbal meminta program vaksinasi mengikuti apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal program vaksinasi dimulai, yaitu membuat vaksin ditanggung pemerintah dan masyarakat tak perlu membayar sepeser pun.
"Kembalikan vaksin seperti yang dikatakan pak Jokowi, kalau vaksinasi itu ditanggung pemerintah, masyarakat nggak perlu bayar," kata Said Iqbal.
Simak video 'Respons WHO soal Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Indonesia':
