Perjalanan Vaksin Berbayar yang Akhirnya Batal Sebelum Dijual

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 17 Jul 2021 09:27 WIB
Program vaksinasi COVID-19 massal masih terus digencarkan di Indonesia. Tak hanya sasar orang dewasa, vaksinasi COVID-19 juga sasar anak usia 12 hingga 17 tahun
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana vaksin berbayar di klinik Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dia mengungkapkan pembatalan dilakukan karena pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Presiden Jokowi memberikan arahan tegas untuk pembatalan vaksin berbayar.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata dia, Jumat (16/7/2021).

Pramono menjelaskan semua vaksinasi di Indonesia akan diberikan gratis seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Kemudian untuk vaksin Gotong Royong, perusahaan akan tetap membayar untuk seluruh karyawan yang ada.

Sebenarnya rencana vaksin berbayar sudah ada sejak akhir Juni lalu. Saat itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Ada usulan perluasan vaksin untuk perorangan atau individu. Hal ini karena cakupan vaksin masih jauh dari target 1,5 juta per hari.

Rencana vaksinasi gotong royong ini juga dibahas di dalam rapat kabinet terbatas. Kemudian selanjutnya dibahas dalam rapat harmonisasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

Hingga pada tanggal 6 Juli 2021 rencana disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Beberapa hari selanjutnya pemerintah menggelar soft launching selama dua hari pada Jumat dan Sabtu.

Namun pada 12 Juli rencana tersebut ditunda karena dinilai menuai banyak polemik. Kimia Farma meminta maaf atas penundaan jadwal tersebut.

Saat itu Kimia Farma menyebut akan memperpanjang sosialisasi mengenai vaksin berbayar untuk COVID-19 ini. Akibat pembatalan ini Kimia Farma mengungkap akan mengikuti aturan dari pemerintah.

"Kita mengikuti keputusan dari Pemerintah. Untuk vaksinasi gotong royong tetap berjalan melalui mekanisme Badan Hukum/Badan Usaha," kata Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno Putro.

(kil/ara)