Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat. Evaluasi itu untuk menentukan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak dan akan diambil keputusannya dalam waktu dekat.
Keputusan itu tentu dinanti semua pihak dan menimbulkan perdebatan. Ada yang setuju PPKM Darurat diperpanjang, ada juga yang keberatan. Bagaimana dari sisi pengusaha?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, memang jika PPKM Darurat diperpanjang akan memperburuk situasi ekonomi dan dunia usaha. Sebab di masa pembatasan sosial yang sangat ketat ini banyak juga perusahaan yang penghasilannya menurun drastis.
"Betul-betul pendapatannya akan turun bahkan mungkin ada yang sama sekali nggak dapat pendapatan. Seperti ritel, mal kan benar-benar ditutup, kan berarti pendapatannya nol. Demikian juga toko-toko, tenantnya nol semua," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (18/7/2021).
Tak hanya ritel, menurut Hariyadi pengusaha di sektor transportasi juga mengalami dampak yang paling berat karena mobilitas masyarakat dihentikan.
"Belum lagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjual produknya melalui ritel, seperti perusahaan tekstil, kalau pasarnya ditutup bagaimana jualannya," terangnya.
Hariyadi mengibaratkan PPKM Darurat ataupun kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat lainnya hanya seperti pemadam kebakaran. Kebijakan itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya yakni virus COVID-19 itu sendiri.
"PPKM sifatnya hanya pemadam kebakaran saja, sifatnya ad hoc. Secara penyelesaian terhadap pandemi ini kan yang harus dieliminasi kan virusnya, atau membuat virus itu menjadi tidak berbahaya. Ya satu-satunya pakai vaksin," ucapnya.
Seharusnya pemerintah fokus untuk mencari cara bagaimana mendorong vaksinasi agar pelaksanaannya dipercepat. Dia mengatakan Presiden Jokowi sendiri sudah menunjukkan kekesalannya karena stok vaksin yang sudah tersedia 137 juta namun yang disuntikkan baru 54 juta.
"Sekarang vaksinnya hari ini di dashboard-nya Kemenkes baru 7,8% yang sudah dua kali dosis vaksin, yang baru 1 kali 19,82%, itu dari total populasi. Kan yang dipakai seharusnya yang sudah 2 kali divaksin, baru 7,8% terhadap 208 juta orang. Ini kan lambat, ini yang harus dipercepat," tegasnya.
(das/dna)