Waduh, Ternyata Banyak Pemda yang Tahan Anggaran untuk Perlinsos

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 21 Jul 2021 17:11 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pemerintah pusat tidak sendirian. Selain APBN, ada anggaran di pemerintah daerah atau APBD yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan, total ada dana sebesar Rp 25,46 triliun yang dialokasikan untuk belanja wajib. Dana itu terdiri dari anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp 12,11 triliun dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 13,35 triliun.

"Itu ada dalam APBD yang sebetulnya ditujukan membantu masyarakat. Untuk perlindungan sosial dan untuk pemberdayaan ekonomi," ucapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (21/7/2021).

Namun dari total anggaran sebesar Rp 25,46 triliun itu baru terealisasi Rp 4,7 triliun atau hanya 18,5%. terdiri dari realisasi anggaran untuk perlinsos sebesar Rp 2,3 triliun (19,2%) dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 2,4 triliun (17,8%).

Sri Mulyani pun membeberkan ada 324 pemerintah daerah yang realisasi belanja perlinsos dan pemberdayaan ekonominya baru 6,2%. Lalu 128 pemda baru 22,5%, 66 pemda realisasinya 35%, dan 24 pemda realisasinya sudah 61,1%.

"324 pemda realisasinya baru 6,2%, ini berarti 59,8% realisasi perlinsosnya rendah. Total anggarannya Rp 12,3 triliun yang direalisasi Rp 764,8 miliar. Jadi masih sangat kecil. Pemda harus segera lakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkan," terangnya.

"Mayoritas daerah di Indonesia belum gunakan APBD-nya yang sekarang sangat dibutuhkan rakyatnya," tambah Sri Mulyani.

Kementerian Dalam Negeri kata Sri Mulyani akan mengeluarkan instruksi agar para pemda bisa meningkatkan pelaksanaan APBD-nya tersebut.



Simak Video "Menkeu Bingung, Program Pemda Bejibun tapi Tak Perhatikan Output & Outcome"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)