Merancang Penangkapan Ikan Terukur untuk Indonesia Makmur

Melalui skema penangkapan terukur ini, jumlah kapal dan alat tangkap yang dipakai nelayan nantinya diatur sesuai dengan potensi dan karakteristik tempat penangkapan supaya tidak terjadi overfishing.

Akan ada juga wilayah pengelolaan perikanan yang dikhususkan sebagai nursery ground sehingga kegiatan penangkapan di area itu harus dibatasi. Ini masih dalam tahap kajian sebab ada sisi sosial yang harus kami pertimbangkan sebelum memutus kebijakan.

Lalu apa wujud kehadiran negara selain membuat kebijakan? Tentu kami akan menyiapkan infrastruktur, seperti pelabuhan lengkap dengan fasilitasnya, serta menghidupkan ekosistem industri perikanan.

Pembangunan ini akan difokuskan di wilayah timur Indonesia, sejalan dengan program Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Jadi ke depan, tidak ada lagi hasil tangkapan dari perairan Timur Indonesia yang dibawa ke Pulau Jawa dan Bali, melainkan harus didaratkan di pelabuhan yang ada di sana sesuai ketentuan pemerintah. Tujuannya jelas untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Mudah-mudahan dalam kurun waktu dua-tiga tahun ke depan, kita sudah melihat satelit-satelit industri perikanan tangkap yang bersih dan ramah lingkungan. Di mana ada unsur konservasi di dalamnya, ada unsur pembatasan jumlah kapal yang boleh menangkap, lalu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir baik yang menjadi nelayan maupun anak buah kapal.

Ditambah lagi para ABK dan nelayan ini sudah menjadi peserta jaminan sosial yang merupakan hasil dari salah satu program prioritas KKP 2021-2024, yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Menjaga laut kesehatan laut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Butuh sinergi dengan berbagai elemen, baik itu masyarakat secara individu, organisasi, pemerintah daerah, kementerian/lembaga pemerintah di dalam dan luar negeri.

Untuk pengawasan laut dari praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing misalnya, kami bersinergi dengan TNI AL, Bakamla, Polairud, disamping memperkuat tim dan armada patroli yang ada di internal KKP di bawah kendali Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Begitu juga dalam urusan mengatasi masalah sampah plastik dan limbah di laut, reboisasi hutan mangrove, hingga menghadirkan aktivitas wisata bahari yang ramah lingkungan.

Waktu 24 jam dalam satu hari untuk memikirkan sektor kelautan dan perikanan rasanya tidak cukup.

Namun percayalah, bila semua yang kita lakukan niatnya untuk kemaslahatan bangsa, negara serta kelestarian alam itu sendiri, semangat akan terus tumbuh dan yakin Tuhan akan menolong.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Sakti Wahyu Trenggono