Geng Ekonom UI di Balik Kebijakan Ekonomi Soeharto

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 25 Jul 2021 23:00 WIB
Bendera Merah Putih Raksasa di Gedung Rektorat UI
Foto: dok. Universitas Indonesia

Singkat cerita, sepanjang musim semi 1966, Widjojo, Salim, dan Wardhana berpindah dari satu rapat ke rapat lain demi membentuk kebijakan ekonomi yang akan dijalankan orde baru. Saat itu, ekonomi Indonesia disebut sangat buruk dan langkah-langkah tegas harus diambil untuk menyelamatkannya.

Bagi Widjojo, usaha jajarannya adalah menciptakan ekonomi pasar bebas dan melucuti kontrol negara, sejauh keduanya secara politis bisa dilakukan.

Pada 3 Oktober 1966, atas saran dari para ekonom UI ini, Soeharto mengumumkan program untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, inflasi di Indonesia secara tak terkendali telah mencapai empat digit dan tumpukan hutang yang besar.

Geng ekonom UI memperbaikinya dengan melakukan deregulasi dan berusaha menurunkan inflasi serta menyeimbangkan anggaran. Efek dari program tersebut berlangsung cepat dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi hanya 13% pada tahun 1969. Rencana itu juga menekankan rehabilitasi infrastruktur dan juga pengembangan di bidang pertanian.

Ketika Soeharto akhirnya menjadi presiden pada tahun 1968, Widjojo dkk segera diberi berbagai jabatan menteri di kabinet Soeharto. Dengan posisi ini, geng ekonom UI masih memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan ekonomi dan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.

Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,5% per tahun antara tahun 1965 hingga 1997, ketika Asia Tenggara dilanda krisis moneter berkat racikan kebijakan geng ekononom UI.

Hasil lainnya dari racikan geng ekonomi UI ini adalah dibukanya keran investasi asing dengan luas ke Indonesia. Dengan begitu, Indonesia disebut bisa dapat dana segar bukan cuma dari utang luar negeri, tapi investasi produktif.

Pemerintah Orde Baru pun mengeluarkan UU no 1 tahun 1967 untuk melandasi kebijakan itu. Investasi asing ditarik dan dijamin keamanannya di Indonesia. Bahkan, pemerintah membentuk Tim Teknis Penanaman Modal Asing yang dikepalai Mohamad Sadli. Hasilnya, perusahaan tambang dan manufaktur, salah satunya adalah Freeport.


(hal/dna)