Rekam Jejak dan Pro-Kontra Eks Koruptor Emir Moeis Jadi Komisaris Anak BUMN

Selain itu ada juga politisi PDI-P, Aria Bima juga menyebut pengangkatan Emir Moeis tidak melanggar aturan.

"Tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh (diangkat komisaris). Kalau sudah menjalani hukuman, ya mendapat hak yang sama dalam kehidupan," kata Aria Bima usai acara 4 Pilar Kebangsaan secara virtual bersama petugas penyapu jalan di Solo.

Di sisi lain, Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menegaskan, penunjukan Emir Moeis telah melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020.

"Aturan Permen BUMN tahun 2020 menegaskan bahwa calon komisaris BUMN harus berintegritas, tidak pernah terlibat kasus korupsi dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan," kata Toto kepada detikcom.

Dilihat dari aturan tersebut, kata dia, maka Emir Moeis dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. "Jadi ada syarat yang tidak dipenuhi saudara Emir Moeis untuk duduk sebagai komisaris BUMN yaitu pernah terlibat kasus korupsi," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga mengatakan, penunjukan eks koruptor sebagai pejabat di BUMN merupakan pelanggaran prinsip dasar kepemerintahan yang kredibel. Dengan ditunjukkan eks koruptor sebagai komisaris BUMN dinilainya memperlihatkan kemunduran BUMN.

"Ya nggak setuju. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel. Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten," ujar Adnan.

"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya, karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang masif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi. Tidak mengherankan kalau BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," tuturnya.