Pengakuan Luhut: Garis komando dari Pusat ke Bawah Perlu Perbaikan di Sana Sini

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ada yang salah dengan sistem kenegaraan di Indonesia. Menurutnya, ketika keadaan darurat ada sistem yang justru tidak berjalan maksimal.

Khususnya, keadaan darurat karena pandemi COVID-19, yang virusnya pun terus bermutasi. Menurutnya, karena varian virus COVID-19 bermutasi, di masa depan Indonesia bukan cuma menghadapi virus varian delta saja, namun ada varian yang akan muncul. Luhut bahkan mengatakan akan ada multiple waves.

"Varian ini terus bermutasi, kita bisa saja hadapi multiple waves di masa depan," ungkap Luhut dalam Peringatan HUT BPPT, Senin (23/8/2021).

Untuk mempersiapkan hal itu menurutnya sistem kenegaraan Indonesia harus direvisi. Dia mengatakan saat keadaan darurat sistem yang saat ini disiapkan tidak berjalan baik.

"Untuk hadapi hal itu, maka sistem kita harus diperbaiki, saya mengatakan sistem bernegara kita, tata kelola bernegara kita itu menurut saya mesti perlu ada revisi secara nasional. Kita duduk bersama," papar Luhut.

"Karena begitu ada keadaan darurat, sistem yang kita punya sekarang itu ndak jalan," pungkasnya.

Sistem yang tidak berjalan ini pun sempat dirasakan Luhut. Sebagai koordinator PPKM di wilayah Jawa-Bali, Luhut mengatakan garis komando atau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperbaiki.

"Saya alami ini sekarang. Bagaimana garis komando di pusat, ke gubernur, ke kabupaten dan kota perlu perbaikan di sana sini," kata Luhut.

Bahkan di tingkat pemerintahan pusat pun, masalah juga masih terjadi. Misalnya saja, dalam melakukan penanganan 3 T alias testing, tracing, dan treatment virus COVID-19. Ataupun penanganan ketersediaan obat.

"Di Pusat pun penanganannya sendiri sebetulnya belum berjalan dengan baik. Mengenai Dinkes dan sebagainya belum jalan, yang tangani tracing, testing, treatment ini pun belum satu garis. Belum tadi masalah obat-obatan," ungkap Luhut.