Pemerintah Utang Rp 4 T ke Bulog, Ini 3 Faktanya!

Siti Fatimah - detikFinance
Selasa, 31 Agu 2021 06:51 WIB
Arifin Lambaga Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Budi Waseso Direktur Utama Perum Bulog, Ika Mulawati Purwanti Program Direktur Layanan Jasa Teknologi BPPT dan Febby Novita Direktur Bisnis Perum Bulog saat peluncuran Besita (Beras Singkong Petani) di Jenderal Coffee Nusantara Buwas, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020).
Foto: Istimewa/Bulog
Jakarta -

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan, pemerintah memiliki utang kepada Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) hampir menyentuh angka Rp 4 triliun. Hal itu ia katakan di depan Komisi IV DPR RI saat melakukan rapat dengar pendapat, Senin (30/8/2021).

"Nah ini juga kita belum terbayar yang sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp 4 triliun belum terbayar," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.

Berikut beberapa fakta yang diungkapkan Buwas.

1. Asal Usul Utang
Buwas mengatakan, utang tersebut berasal dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk pengadaan beras yang mayoritas berasal dari impor. Beras tersebut masuk ke dalam cadangan beras pemerintah (CBP) yang penyalurannya berada di bawah kendali perizinan pemerintah.

"Karena ini beras CBP dulu penugasannya adalah pemerintah. Kita impor juga penugasannya pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan. Nah kita melaporkan tentunya dengan situasi, kondisi, kualitas ya karena ini ada yang dari 2018, pengadaan ada yang dari dalam negeri tapi sebagian besar adalah pengadaan impor yang tersisa sekarang," jelasnya.

2. Imbas Bulog Merugi
Karena utang yang belum terlunasi, Buwas mengatakan, selama ini Bulog cenderung mengalami kerugian. Terhitung sudah tiga tahun lebih, maka stok beras itu mengalami penurunan mutu.

"Sementara kalau kita hitung-hitungannya kita rugi terus. Jadi kalau soal kerugian ini memang rugi. Sekarang ini yang disposal 20 ribu ton yang lalu itu sampai hari ini belum ada pembayarannya," ujarnya.

3. Minta Pemerintah Beri Keputusan
Pihaknya pun meminta agar pemerintah segera melunasi utang tersebut dan mencari jalan solusi atas permasalahan ini. Buwas mengatakan, sudah melakukan tiga kali rakortas dan berkirim surat kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan agar segera diberi keputusan.

Tak cukup sampai di situ, ia pun menawarkan beras lama yang sudah dilakukan perawatan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian untuk menangani hal tersebut. "Sehingga ini kita tidak mau mengambil risiko," papar Buwas.



Simak Video "Forsil Geruduk DPRD Tasikmalaya, Ngadu soal Besar Bansos Tak layak Konsumsi"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)