Kereta Cepat JKT-BDG Dituding Proyek Jebakan China

2. Pejabat bertanggung jawab

Said Didu juga turut mengkritisi pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek kereta cepat. Dia menyatakan, pembengkakan tersebut sangat tidak wajar, sehingga harus ada nama pejabat yang dapat mempertanggungjawabkan.

"Saya sih menyatakan, sebaiknya pembengkakan 30% itu dan kenaikan itu sebaiknya ada pejabat yang diminta bertanggung jawab terhadap proyek ini. Karena dipastikan akan merugikan BUMN dan merugikan negara, dipastikan.

3. Proyek tidak layak

Dia mengatakan, sejak awal proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah dinyatakan dalam studi Jepang sebagai proyek yang tidak layak. Akan tetapi, Indonesia tergiur dengan kedatangan China yang membawa kabar biaya lebih murah.

"Dari awal proyek ini kan memang waktu studi Jepang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak, tapi kan datang China mengatakan bahwa biayanya lebih murah dari Jepang ternyata bohong kan hehehe ternyata biayanya besar sekali," tuturnya.

4. Jonan sempat menolak

Said menceritakan, mantan Menteri Perhubungan saat proyek diresmikan, Ignasius Jonan sempat menolak untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Said Didu mengatakan, ada dua orang menteri yang bersikeras melanjutkan proyek.

"Bahwa pada saat peresmian proyek ini itu kan Menteri Perhubungan saya Jonan tidak setuju kan, menteri perhubungan saat itu tidak menyetujui proyek, tapi ada dua menteri yang ngotot," ungkapnya.

"Sekarang sudah susah, buah simalakama betul kalau diberhentikan. Tapi kan akhirnya rakyat yang dirugikan, harus mengambil dari APBN," tutupnya.