Hari ini pemerintah akan kembali mengevaluasi penerapan PPKM level 1-4. Sebelumnya kebijakan PPKM ini terhitung sudah tujuh kali diperpanjang sejak pertama kali diberlakukan dengan istilah PPKM darurat pada periode 3-20 Juli 2021 lalu.
Terkait dengan hasil evaluasi PPKM yang akan diberlakukan hari ini, sejumlah pengusaha berharap agar kebijakan pemerintah selanjutnya dapat lebih disesuaikan, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik.
Hal ini seperti yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Asosiasi Industri Pernikahan Indonesia, di mana sebelumnya mereka telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rangka permohonan untuk mediasi. Tujuannya agar pemerintah memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk berjalannya bisnis di bidang jasa pernikahan.
Sejak pandemi COVID-19 mulai menyebar dan mulai diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, pelaku usaha industri pernikahan sangat mematuhi peraturan tersebut, dengan harapan penyebaran pandemi bisa berkurang sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi secara bertahap. Namun, di sisi lain situasi tersebut memukul bisnis mereka.
"Paralel dengan kepatuhan kami, calon mempelai yang merupakan pelanggan dan sumber penghasilan kami juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan acara pernikahannya, dimulai dari penjadwalan ulang (re-schedule) acara, pengurangan jenis acara (akad nikah/pemberkatan saja) sampai pembatalan acara," demikian isi surat tersebut dikutip detikcom, Jumat (10/9/2021).
Mereka menuturkan kondisi memprihatinkan bisnis jasa pernikahan, mulai dari penurunan omzet pelaku usaha sampai dengan 80%, penutupan tempat usaha, merumahkan karyawan, pekerja industri pariwisata yang dirumahkan bahkan di-PHK, problem cicilan bank, problem gaji karyawan, dan sewa tempat usaha.
(eds/eds)