.webp)
Setelah pemerintah pusat membongkar banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank, muncul anggapan bahwa ada kesengajaan untuk berburu keuntungan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai tudingan-tudingan miring tersebut. Baginya tudingan itu menggelikan.
"Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan," tuturnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (16/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengakui saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Namun dia menegaskan tidak ada upaya kesengajaan yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengendapkan dananya di bank.
"Uang daerah yang mengendap di bank bukan kesengajaan, ini proses normal pengelolaan keuangan daerah saja. Memangnya kalau tidak di bank boleh nggak saya taruh di peti lemari besi? Karena sesuai UU nomor 1 tentang perbendaharaan pasal 13 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah pada bank umum," terangnya.
"Dengan bercanda saya sampaikan kalau memang kemudian serapannya cepat, boleh nggak ya PNS Jawa Tengah saya bayarakan di Januari selama 1 tahun, biar kemudian tidak mengendap banyak-banyak. Boleh nggak ya kemudian kita paksakan seluruh lelang-lelang itu, mereka begitu lelang langsung kita bayar, nggak perlu terminasi. Woh itu bisa lebih cepat lagi," sindirnya.
Ganjar melanjutkan, adanya dana pemda di bank juga disebabkan adanya saldo mengendap berupa Silpa di rekening kas umum daerah (RKUD) dari tahun sebelumnya. Dia menegaskan bahwa anggaran itu tidak bisa dibelanjakan sebelum ada persetujuan dari DPRD.
"Kemudian uang yang ada di RKUD ini tidak bisa langsung digunakan untuk pembayaran belanja karena pelaksanaan program memerlukan proses dan jangka waktu," tuturnya.
Lihat juga video 'Membandingkan Elektabilitas Prabowo-Ganjar-Anies di 3 Rilis Survei Capres':
