Bank Dunia (World Bank) menghentikan laporan Doing Business atau kemudahan berusaha yang selama ini dirilis setiap tahun. Hal itu dilakukan setelah penyelidikan internal mengungkap ada skandal penyimpangan data untuk laporan 2018 dan 2020.
Lantas, apakah dengan skandal itu bisa dibilang indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) Indonesia yang pada 2020 berada di posisi ke-73 bukan yang sebenarnya alias semu?
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai peringkat kemudahan berusaha Indonesia patut diragukan pada 2018 dan 2020 itu. Tetapi secara keseluruhan, peringkat Indonesia yang terus mengalami perbaikan dinilai tidak semu.
"Penyimpangan data adalah pada laporan tahun 2008 dan 2020. Oleh karena itu seharusnya hanya pada tahun itu yang bisa dikatakan hasil laporan ya diragukan, sementara pada tahun-tahun lain masih dipergunakan. Dengan demikian perbaikan peringkat EODB di Indonesia selama ini tidaklah semu," kata Piter saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).
Setelah terjadinya insiden ini, Piter menyarankan agar masyarakat dan pemerintah tidak hanya melihat kondisi dari laporan World Bank sebagai patokan. Menurutnya kemudahan berusaha Indonesia hanya bisa dirasakan berdasarkan testimoni di lapangan yang dinilainya memang sudah mengalami perbaikan.
"Sebaiknya kita tidak melihat lagi peringkat yang dikeluarkan oleh World Bank. Menurut saya secara riil-nya ada perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kemudahan perizinan dan lain-lain. Memang perbaikan itu masih dalam proses yang terus berlangsung, saat ini kita sudah bisa menggunakan OSS untuk mengurus perizinan," tuturnya.
World Bank diharapkan dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi dan melanjutkan peringkat ini dengan lebih menjaga integritasnya. Hal itu juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Dinance (INDEF), Tauhid Ahmad.
"Karena ini penyelidikan bukan buat Indonesia, tapi saya kira juga menjadi prasyarat bahwa sebuah laporan yang disajikan Bank Dunia memiliki kelemahan dari sisi internal mereka yang harus diperbaiki," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laporan Doing Business 2018 dan 2020 disebutkan perubahan yang tidak semestinya terjadi pada data China untuk EODB 2018 dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Azerbaijan dalam EODB 2020.
(aid/dna)
