.webp)
Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) disorot lagi oleh Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hatta Rajasa. Katanya, infrastruktur penting karena bisa mengoptimalkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Berdasarkan catatan detikcom, dikutip Sabtu (18/9/2021) konsep pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) penghubung Pulau Jawa dan Sumatera muncul sejak tahun 1960 oleh seorang profesor konstruksi Indonesia.
Konsultan JSS, Wiratman Wangsadinata mengatakan pada periode 1960-an, seorang profesor bernama Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti, atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Profesor Sedyatmo dalam orasinya di ITB yang pertama kali mengemukakan Tri Nusa Bimasakti. Interkoneksi antara tiga pulau, Bali-Jawa-Sumatera untuk menjadikan itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Tapi belum mengatakan itu jembatan," kata Wiratman saat acara Simposium Arsitektur Jembatan Selat Sunda, di Hotel Bidakara, 5 September 2013.
Lima tahun kemudian, sekitar tahun 1965, Profesor Sedyatmo menuangkan ide untuk membuat terowongan terapung yang membentang pada ketiga pulau tersebut, namun wacana itu tidak terealisasi.
Barulah pada tahun 1986, Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk mengkaji Tri Nusa Bimasakti.
"Untuk lebih intensif lagi, dicarilah dana dari JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang) dari tahun 1988-1992. Di situ diadakan sendiri kemungkinan jembatan, terowongan, dan sebagainya," papar Wiratman.
Karena direncanakan dibiayai oleh JICA, JSS berkiblat pada Jembatan Akashi Kaikyo di Jepang yang kini mencatatkan sebagai jembatan dengan bentang tengah terpanjang di dunia, yakni 1,991 km.
Di 1993, Profesor Wiratman mengusulkan untuk mengkaji proyek jembatan yang sama di Eropa karena sedang digaungkan proyek Jembatan Messina di Italia dengan bentang tengah 3,3 km. Hingga akhirnya 1997 Wiratman ditugaskan oleh BJ Habibie untuk mengkaji.
Dari situlah studi untuk mega proyek ini dilakukan. Kemudian tahun 1998, studi sempat terhenti karena Indonesia dilanda krisis. Rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2004, diprakarsai oleh Pemprov Banten dan Lampung bersama dengan Artha Graha.
Berjalannya waktu, hasil pra studi kelayakan Jembatan Selat Sunda pada 2009. Kala itu diserahkan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Hotel Borobudur, Jakarta pada 13 Agustus 2009.
Dari hasil pra studi kelayakan diungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang rencananya dibangun mulai 2009-2010 ini menelan biaya Rp 100 triliun. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk pembiayaannya.
"Menurut studi kelayakan yang telah kita saksikan bersama, untuk pertanyaan berapa anggaran atau budget untuk proyek ini, kurang lebih Rp 100 triliun. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam kedua provinsi itu belum termasuk," tutur Atut.
Pemerintah daerah yakni Banten dan Lampung menggandeng pihak swasta yang dikoordinir oleh Artha Graha. Rencananya jembatan ini selesai pada tahun 2020. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dalam 10 tahun ke depan sejak 2009 diperkirakan pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak akan mampu lagi menampung penyeberangan.
Sejak hasil pra studi 2009 hingga 2010, Jembatan Selat Sunda belum juga ada titik terang pembangunan. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dengan adanya Perpres itu, ditargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking Jembatan Selat Sunda dilaksanakan pada tahun 2014. Tetapi hasilnya nihil, rencana pembangunan tak kunjung ada kepastian.
Lucky Eko Wuryanto, saat menjabat Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian kala itu mengatakan proyek JSS sedang dalam proses pembentukan Badan Pelaksana (Bapel). Itu merupakan kelanjutan dari keputusan pada Perpres.
Hingga akhirnya kepemimpinan SBY selesai dan akan diserahkan kepada pemerintahan baru. Ada total 25 proyek yang belum tuntas, yang salah satunya adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Kala Presiden Joko Widodo baru menjabat, dirinya tak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda. Hal itu diungkapkan oleh Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014 lalu.
Sejak saat itu ide terbangunnya Jembatan Selat Sunda tak pernah muncul lagi. Hingga akhirnya disinggung oleh Hatta Rajasa, yang mengatakan bagaimana pentingnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut sebagai pelengkap Tol Trans Sumatera.
"Potensi (Tol Trans Sumatera) ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah," jelas Hatta dalam webinar HK Academy, Kamis (9/9/2021).
(eds/eds)
