Komisi VI DPR Soroti BUMN 'Dilipat' Biar Kelihatan yang Rugi Sedikit

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 22 Sep 2021 15:00 WIB
Mufti Anam
Foto: Mufti Anam (Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, menyoroti kinerja BUMN yang sebagian masih merugi, namun tertutup oleh induknya dalam model baru restrukturisasi BUMN.

"Kita sebenarnya ingin tahu angka sesungguhnya. Karena ini kan BUMN jumlahnya menurun, karena ada proses restrukturisasi lewat holdingisasi, merger, dan sebagainya. Jadi misal kayak PTPN III, ini kan dibilang untung, padahal kalau dirinci, banyak juga anak usahanya yang jeblok," ujar Mufti seusai rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (23/9/2021).

Mufti juga membeber contoh lainnya. "Jadi sekarang itu, katakanlah ada empat BUMN merugi, dikumpulkan jadi satu BUMN karena ada holdingisasi, maka dibilang sekarang tinggal 1 BUMN yang merugi," ujarnya.

Dia mencontohkan, PT Pupuk Indonesia, sebagai holding, pembukuannya untung. Padahal di bawahnya ada beberapa anak usaha yang jeblok merugi, seperti PT Rekayasa Industri yang merugi atusan miliar, juga ada anak usaha lain seperti PT Pupuk Indonesia Pangan yang kinerjanya jeblok.

"Jadi seolah-olah ini di luar kan dikabarkan bahwa transformasi BUMN berhasil.
Ke depan ini misalnya ada beberapa BUMN gabung ke holding BUMN pangan dan pariwisata, jadi semua dalam tanda kutip dilipat sehingga memberi kesan transformasi BUMN berjalan sehingga jumlah BUMN yang rugi menurun, tinggal yang untung-untung saja," beber Mufti.

Dengan demikian, lanjut Mufti, publik kesulitan mengukur keberhasilan transformasi dan pembinaan yang dijalankan Kementerian ke BUMN-BUMN.

"Maka mohon dirinci, misalnya kita bikin aja basis data 140 BUMN seperti sebelumnya, itu kini yang merugi berapa, bagaimana perbandingannya dengan sebelumnya. Sehingga kita bisa tahu apakah fungsi pembinaan dan upaya transformasi dari Kementerian BUMN membuahkan hasil atau tidak," papar Mufti.

Mufti juga Menteri BUMN untuk mengecek hingga ke bawah. Dia menyebut ada BUMN yang memotong gaji karyawannya. Juga bahkan ada yang tak bisa lagi menggaji karyawan.

"Sekarang ada beberapa BUMN yang karyawannya gajian 50%. Dan ini bukan gaji terutang, jadi ya memang benar-benar dipotong. Kasihan karyawannya, apalagi sekarang masa sulit. Padahal BUMN ini beberapa tahun lalu dapat PMN Rp 500 miliar. Juga ada BUMN yang sama sekali sudah tidak menerima gaji," ujarnya.

"Tolong diperhatikan, nanti akan saya sampaikan nama BUMN-nya, kalau dibuka di forum nanti kasihan keluarga karyawannya," pungkas Mufti.

(dna/dna)