Pelayaran Lokal Harus Go Internasional, Bagaimana Caranya?

Pandemi COVID-19 membuat pergerakan ekonomi secara global berdampak, termasuk di Indonesia. Selain itu kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan turut membuat distribusi logistik terganggu termasuk terjadinya port congestion bagi kapal dan peti kemas yang akan masuk dan keluar pelabuhan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempersiapkan wacana baru yaitu Indonesian Shipping Enterprise Alliance atau Indonesian SEA. Nantinya Indonesian SEA ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekspor produk nasional ke pangsa pasar dunia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Mugen Sartoto mengungkapkan saat ini pihaknya sedang mencari keberadaan muatan yang akan di ekspor khususnya oleh para pengusaha UMKM, klasifikasi muatan, kebutuhan kontainer dan pelabuhan tujuan ekspor.

"Kemudian kami juga melihat kondisi seperti ini idealnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan pelayaran nasional untuk go-internasional, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah," ujar Capt. Mugen dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut juga menyiapkan media komunikasi Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM) bagi produsen dan para pengusaha pelayaran nasional untuk dapat bertukar data dan informasi terkait barang yang akan diekspor serta ketersediaan ruang muat di atas kapal.

Lebih lanjut Capt Mugen mengungkapkan bahwa respon dari para stakeholder, dalam hal ini para eksportir, cukup positif, karena mereka juga mencari bagaimana caranya bisa mengirimkan muatan mereka. Sedangkan dari sisi Pemerintah, sedang intens berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bisa mendorong pelayaran nasional agar go internasional membawa muatan-muatan ekspor ini. Oleh karena itu, Capt Mugen berharap dukungan penuh dari seluruh stakeholder dalam rangka merealisasikan gagasan Indonesian SEA ini.

"Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja bersama dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan pembentukan Indonesian SEA yang akan memberi dampak besar dalam rangka menuntaskan kendala ekspor produk nasional Indonesia ke pangsa pasar dunia dan menjadikan pelayaran nasional sebagai Pride of the Nation yang pastinya akan memberikan nilai tambah terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional," ujarnya.

Capt Mugen juga membahas kendala yang muncul dari melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor yang disebabkan pelabuhan tujuan ekspor memberlakukan lockdown setiap kali ada pekerja bongkar muat yang dinyatakan positif COVID-19. Akibat lockdown ini lah yang akhirnya membuat kapal yang membawa muatan ekspor, termasuk ekspor dari Indonesia harus menunggu berhari-hari sebelum mendapatkan kesempatan untuk sandar di Pelabuhan tersebut.

Ketika kapal menunggu antrian, tentunya biaya operasional kapal tetap harus dikeluarkan oleh pemilik kapal, termasuk biaya BBM. Biaya inilah yang kemudian membengkak pengeluarannya dari yang seharusnya dikeluarkan saat kondisi normal. Lalu siapa yang akan dibebankan terhadap biaya ini? Tentunya pemilik barang yang barangnya ada di atas kapal tersebut.

"Hal - hal ini lah yang menyebabkan melonjaknya ongkos kirim muatan ekspor (Ocean Freight)," jelasnya. Namun, pemerintah tentu tidak diam saja. Sudah setahun terakhir ini pemerintah mencoba untuk mengatasi permasalahan ini.

Kalau dilihat dari hukum ekonomi, Capt Mugen menjelaskan ketika permintaan tinggi, maka perlu segera banjiri dengan supply sebanyak mungkin untuk menstabilkan harga. Namun menurutnya, di shipping industry ternyata tidak semudah itu, karena banyak stakeholder yang terlibat didalamnya.