Jakarta -
Pemerintah resmi menggabungkan BUMN pelabuhan yaitu PT Pelindo I, Pelindo III, Pelindo IV melebur ke dalam Pelindo II. Merger BUMN pelabuhan resmi terjadi pada Jumat (1/10/2021) dan keputusannya sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah merger perusahaan akan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Hasil dari merger ini akan memberikan layanan pelabuhan yang makin baik, salah satunya biaya logistik bisa ditekan.
Erick mengatakan, merger ini membuat pelabuhan Indonesia semakin kuat. Serta, meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia.
"Seperti yang sering saya ungkapkan, penggabungan ini dilakukan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan," ujarnya.
Setelah merger perusahaan akan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Hasil dari merger ini akan memberikan layanan pelabuhan yang makin baik, salah satunya biaya logistik bisa ditekan.
Perjalanan rencana merger Pelindo. Langsung klik halaman berikutnya.
Sedikit kilas balik, perjalanan merger Pelindo sebenarnya sudah bukan hal baru dan merupakan rencana lama. Akan tetapi rencana tersebut baru terealisasi pada periode tahun ini.
Merger Pelindo juga bisa dikatakan berjalan mulus, mereka mendapatkan restu dari serikat pekerja. Berdasarkan catatan detikcom, pada 25 Juni 2021, serikat pekerja Pelindo menyatakan keberpihakannya terhadap rencana penggabungan tersebut.
Ketua Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (SPPI) II sekaligus Sekjen FSPPI (Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia) Dodi Nurdiana menyampaikan, pihaknya mendukung penuh rencana integrasi itu. Dia memandang keempat perseroan menunjukkan kekompakan, kesepahaman, dan manajemen yang terbuka.
"Serikat pekerja akan berada di garda terdepan mengawal proses integrasi ini sampai selesai, ini tidak mudah namun harus berhasil," kata Didi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6).
Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko juga mengatakan, merger Pelindo akan melahirkan empat subholding di antaranya subholding peti kemas, non peti kemas yang melayani jasa seperti curah air, subholding logistik dan subholding marine, equipment and port services.
Keempat subholding ini juga disebutkan akan berkantor di kota-kota yang menjadi kantor pusat Pelindo I-IV yaitu di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Tak hanya itu, penggabungan tersebut juga membuat aset BUMN semakin besar. Tiko mengatakan, hasil merger akan membuat BUMN memiliki aset sebesar Rp 112 triliun.
"Jadi total aset dari penggabungan empat Pelindo ini mencapai Rp 112 triliun, dengan pendapatan Rp 28,6 triliun. Jadi skalanya sudah masuk perusahaan-perusahaan pelabuhan global," katanya, Rabu (1/9/2021).
.webp)
