Termasuk Komite Kereta Cepat, Ini Sederet Tugas Tambahan Luhut dari Jokowi

Termasuk Komite Kereta Cepat, Ini Sederet Tugas Tambahan Luhut dari Jokowi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 08 Okt 2021 17:05 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: KEMENKO MARVES
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi dapat kepercayaan lebih dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini Luhut akan memimpin percepatan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selama menjadi menteri di dua kabinet Jokowi, Luhut mendapatkan sederet tugas 'tambahan' dari Jokowi. Nah kalau ditarik lebih awal, Luhut memang sudah sering mendapatkan tugas tambahan dari jabatannya sebagai menteri.

Apa saja? Simak rangkuman di bawah ini:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Mulai dari tahun 2018, saat itu Luhut ditugaskan Jokowi sebagai Ketua Tim Nasional P3DN. Penunjukannya dilandasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018.

Saat itu nomenklatur jabatan Luhut masih cuma Menteri Koordinator Kemaritiman saja. Tugas tim nasional P3DN yakni melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha.

ADVERTISEMENT

Tim juga bertugas untuk melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri.

Selanjutnya, tim ini juga bertugas mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang jasa yang bersangkutan.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional

Luhut belum lama ini juga mendapatkan tugas baru, dia ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Penunjukannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 22 Juni 2021.

Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional terdiri atas dewan pengarah, tim penyelamatan danau prioritas nasional tingkat pusat, dan tim penyelamatan danau prioritas nasional tingkat daerah.

Tugas Luhut adalah memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dia juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden.

3. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Bulan lalu, baru saja Luhut dapat tugas baru, yaitu menjadi Ketua Tim Gernas BBI. Program ini sendiri adalah cara pemerintah untuk menggenjot kualitas para UMKM di Indonesia.

Keppres no 15 tahun 2021 menjelaskan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Gernas BBI, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas Tim Gernas BBI dijelaskan di Pasal 3, fokusnya adalah melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Meliputi peningkatan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital, peningkatan penjualan produk lokal, hingga promosi produk lokal lewat Gernas BBI.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

4. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung

Luhut dapat tugas baru memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 93 tahun 2021. Perpres ini merevisi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Di perpres sebelumnya, Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Kini tugas itu diemban oleh Menko Kemaritiman dan Investasi yang dijabat oleh Luhut.

Tugas Luhut adalah mengkoordinir dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mempercepat proyek ini. Salah satunya mengenai masalah kenaikan biaya proyek alias cost overrun.

5. Koordinator PPKM Jawa Bali dan Wakil Ketua KPC-PEN

Di bulan Juli silam, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang sulit terkendali. Pemerintah pun menerapkan pemberlakuan PPKM Darurat, saat itu pemberlakuannya hanya di Jawa-Bali.

Saat itu Luhut ditunjuk Jokowi sebagai koordinatornya. Dia diminta untuk memastikan dan memantau daerah tersebut untuk menjalankan PPKM Darurat.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada detikcom, Selasa (29/6/2021).

Belakangan PPKM Darurat Jawa-Bali diganti namanya menjadi PPKM Level 1-4, levelnya disesuaikan dengan asesmen WHO. Sampai saat ini, Luhut masih menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali ditemani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Koordinator PPKM di luar Jawa-Bali.

Sejak awal Corona merebak di Indonesia sendiri, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Di dalamnya Luhut juga memiliki tugas dan jabatan, yaitu sebagai Wakil Ketua.

6. Sederet Menteri Sementara

Bukan cuma sederet tugas sebagai pimpinan tim-tim nasional dan penanganan COVID-19 saja. Luhut juga pernah menjabat menteri sementara. Sudah 3 kali dia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan posisi menteri yang kosong.

Mantan Kepala Staf Presiden dan Menko Polhukam ini pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM di tahun 2016. Dia menggantikan sementara Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat karena masalah dua kewarganegaraan.

Kemudian, di awal Corona merebak tepatnya tahun 2020 yang lalu, Luhut juga menjabat sebagai menteri sementara di kursi Menteri Perhubungan. Saat itu Menhub Budi Karya Sumadi terpaksa rehat dari jabatannya setelah positif COVID-19 dan perlu penanganan insentif.

Yang ketiga kalinya, Luhut juga menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu setelah menteri sebelumnya, Edhy Prabowo dipecat karena terlibat kasus korupsi ekspor benih lobster.



Simak Video "Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Uji Coba Akhir Tahun 2022"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads