Senat Amerika Serikat (AS) menyepakati untuk sementara menaikkan batas utang negara Adidaya. Hal itu bertujuan untuk menghindari gagal bayar yang menurut para ahli dapat menghancurkan perekonomian AS.
Senator setuju untuk meningkatkan batas utang sebesar US$ 480 miliar, setara Rp 6.864 triliun (asumsi kurs: Rp 14.300) yang akan mencakup AS hingga awal Desember. Demikian disadur detikcom dari BBC, Senin (11/10/2021).
RUU tersebut disetujui dengan suara 50-48 setelah mengalami dinamika selama berminggu-minggu. Kebijakan tersebut disetujui Senat kurang dari dua minggu sebelum AS ditetapkan tidak dapat meminjam uang atau melunasi pinjaman untuk pertama kalinya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyetujui RUU tersebut, dan kemudian akan dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Pemungutan suara di majelis tinggi Kongres dilakukan setelah pemimpin Senat Republik Mitch McConnell menawarkan dukungannya untuk perpanjangan jangka pendek.
Senat Republik sebelumnya mengatakan bahwa menaikkan batas utang adalah tanggung jawab tunggal Demokrat karena mereka memegang kekuasaan di Gedung Putih dan kedua ruang Kongres.
Mereka frustrasi dengan proposal belanja baru yang coba didorong oleh Demokrat tanpa dukungan Partai Republik, dan McConnell mencuit bulan lalu bahwa partainya tidak akan memfasilitasi pajak dan belanja partisan yang sembrono lagi.
Berbicara setelah pemungutan suara, pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan Partai Republik telah memainkan permainan partisan yang berbahaya dan berisiko.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi jangka panjang agar kita tidak melalui drama berisiko ini setiap beberapa bulan," tambahnya.
Tetapi beberapa anggota senior Partai Republik menyerang keputusan McConnell untuk mencapai kesepakatan dengan Schumer. Senator Carolina Selatan Lindsey Graham menyebut langkah itu sebagai penyerahan total.
Anggota parlemen AS masih harus mengatasi masalah ini menjelang batas waktu Desember untuk mencegah gagal bayar.
Jika AS gagal membayar utang, para ahli mengatakan itu akan sangat merugikan peringkat kredit negara itu, menjerumuskan sistem keuangan global ke dalam kekacauan, dan mungkin menyebabkan resesi yang ditimbulkan sendiri.
(toy/eds)