Kata Netizen yang Setuju Kereta Cepat Pakai APBN: Daripada Mangkrak

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 12 Okt 2021 13:25 WIB
Progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai minggu pertama Juni 2021 telah mencapai 74,5%. Sejauh ini, proses pemasangan Box Girder proyek tersebut dari Casting Yard 1 arah Bandung telah berhasil dirampungkan di akhir bulan Mei lalu.
Foto: Istimewa/PT KCIC
Jakarta -

Hasil polling mengenai pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN menunjukkan banyak pembaca detikcom yang tidak setuju. Namun, ada sejumlah netizen yang setuju dengan berbagai alasan.

Untuk diketahui, pembaca yang mengikuti polling sebanyak 139 orang. Selisih antara pembaca yang setuju dan tidak setuju juga cukup jauh. Jumlah yang setuju hingga polling ditutup pukul 12.00 WIB, Selasa (12/10/2021) hanya 40 orang dan yang tidak setuju 98 orang.

Mereka yang setuju, salah satu alasannya karena khawatir proyek itu mangkrak. Namun, diharapkan tim komite proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa melakukan pengawasan ketat agar proyek tidak molor.

"Saya sangat setuju selama itu tujuannya agar pembangunannya tidak mangkrak, namun pak Luhut Panjaitan harus melakukan pengawasan yang ketat agar proyeknya tidak molor lagi. Statement pak Presiden berubah karena memang faktanya kondisi sekarang jauh berbeda dengan keadaan tahun 2015 /2016," imbuh akun bernama wang****.

Pembaca lain juga mengungkapkan hal serupa. Mereka setuju penggunaan APBN karena khawatir proyek itu bisa mangkrak. Bahkan ada yang menyinggung proyek Hambalang.

"Lagi pula ini kan untuk kepentingan rakyat berdasarkan Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari pada mangkrak dan uangnya entah berantah di korupsi mendingan jadi barang. Inget tuh hambalang," kata akun andylo*********.

"Bila itu untuk kepentingan bersama tak ada masalah. Justru kalau nanti mangkrak akan lebih memalukan lagi. Jangan sampai terulang lagi bangunan mangkrak untuk pesta keluarga," kata pembaca lain dengan akun lam** d*****.

Sebagai informasi, Pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diizinkan salah satunya akan menggunakan APBN. Padahal dulu megaproyek ini dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menggunakan APBN.

Keputusan diizinkannya proyek tersebut menggunakan APBN sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2.

Dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari (c) pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga pendanaan bisa dilakukan melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan patungan. Selain itu juga bisa dilakukan pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 3 tentang pembiayaan dari APBN dilakukan berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.

(zlf/zlf)