.webp)
Virus Corona (COVID-19) terus bermutasi dari varian alpha, delta hingga Mu. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk membuat program yang serba dadakan alias tanpa perencanaan.
"Dihadapkan pada fakta di mana program-program ini terus bergerak, sering bergeraknya tentu tanpa perencanaan karena COVID sering tiba-tiba datang dengan varian baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar, Kamis (21/10/2021).
Misalnya saja saat varian delta mencapai puncaknya di Juli dan Agustus 2021. Atas hal tersebut program yang sebenarnya hanya diperuntukkan 2020 kembali digelontorkan pada 2021 ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi perlindungan sosial tahun 2021 juga melonjak sangat tinggi, terutama dibayarkan pada bulan Juli dan Agustus pada saat delta varian mengalami puncaknya. Beberapa program yang tahun lalu tadinya akan diberhentikan namun dengan terjadinya delta kemudian diaktifkan kembali," tuturnya.
Dijelaskan mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, kondisi di atas menggambarkan bahwa kebijakan keuangan negara terus bergerak secara fleksibel dan responsif. Namun di sisi lain akuntabilitas menjadi penting.
Lanjut dia, apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang mengancam jiwa masyarakat, pemerintah harus memperketat kegiatan masyarakat melalui kebijakan PPKM. Itu pasti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi sehingga pemerintah harus meningkatkan perlindungan sosial.
"Masyarakat kehilangan mata pencaharian atau menurun pendapatannya, dan juga banyak usaha yang kemudian mengalami tekanan atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu di dalam merespons kenaikan jumlah COVID pasti pemerintah kemudian juga harus meningkatkan dukungan dari sisi perlindungan sosial," tambahnya.
