Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia memiliki bonus demografi yang mendukung pembentukan ekosistem digital secara berkelanjutan. Diketahui, penduduk Indonesia yang terdiri dari generasi Z dan milenial berusia 8 hingga 39 tahun memiliki tingkat adopsi digital tinggi.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Bain, dan Temasek pada 2020 lalu, sebanyak 37% konsumen baru ekonomi digital telah muncul selama pandemi COVID-19. Adapun 93% di antaranya akan tetap memanfaatkan produk ekonomi digital pasca pandemi COVID-19.
Airlangga menilai pertumbuhan di sektor informasi dan komunikasi yang dipicu oleh pergeseran perilaku masyarakat ke arah 'low-touch and contactless economy' pada masa pandemi menjadi peluang tersendiri. Khususnya, dalam mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor bisnis, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengungkap sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan positif di Triwulan II 2021 sebesar 6,87% (yoy). Hal ini turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode sama yang mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 7,07% (yoy).
"Aktivitas ekonomi digital di Indonesia terus meningkat, bahkan 41,9% total transaksi ekonomi digital ASEAN selama 2020 berasal dari Indonesia yang mencapai US$44 miliar, dan di 2025 diproyeksikan mencapai US$124 miliar. Kondisi pandemi COVID-19 juga telah mendorong perkembangan pesat pada teknologi pendidikan dan kesehatan sebagai dampak penerapan pembelajaran dan konsultasi kesehatan secara online," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).
Pada acara Founders' Day - Peringatan Ulang Tahun Grup Ciputra ke-40, Airlangga menerangkan bahwa perkembangan pesat digitalisasi di Indonesia memberi peluang akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global melalui 3 enabler, di antaranya
- Akses informasi dan layanan yang tersedia bagi setiap individu, baik di desa maupun perkotaan
- Konektivitas antar individu dan organisasi yang meningkat
- Efisiensi sumber daya dari peningkatan produktivitas
Adapun salah satu contoh implementasi transformasi untuk mendukung SDGs yang masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 adalah konsep Smart City, Green City dan Sustainable City.
Airlangga menjelaskan Smart City secara garis besar didefinisikan sebagai pengaturan atau tata kelola perkotaan yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi dampak negatif urbanisasi yang mungkin ditimbulkan. Menurutnya, implementasi Smart City diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti kemacetan, penumpukan sampah, penurunan kualitas air dan udara, hingga peningkatan angka kriminalitas.
Klik halaman selanjutnya >>>
Dalam acara bertema 'Digital Transformation for Sustainable Development' ini, Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyusun master plan dan quick win smart city melalui Gerakan '100 Smart City'.
Gerakan ini ditujukan untuk 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Airlangga memaparkan, fokus pembangunan Smart City ditekankan pada 6 pilar utama, yaitu Smart Governance, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment.
"Pemerintah juga sedang menginisiasi penyusunan Kerangka Strategi Transformasi Digital sebagai pedoman dalam menerapkan proses digitalisasi yang diarahkan pada 3 sektor strategis, yaitu Pemerintah Digital, Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital, di mana implementasi Smart City merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Pemerintahan Digital dan menjadi target secara sektoral maupun nasional," terangnya.
Meski demikian, ia mengungkap masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk terciptanya ekosistem ekonomi digital yang baik. Airlangga menjelaskan Indeks Inovasi Global Indonesia tahun lalu masih berada di ranking ke-85 dari 131 negara dan Indeks Literasi Digital Indonesia 2020 berada pada skala "sedang".
Selain itu, ketersediaan akses internet yang masih didominasi Pulau Jawa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital. Untuk mengatasi tantangan tersebut, lanjutnya, Pemerintah berkomitmen mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Airlangga berharap langkah ini dapat mendukung penguatan dan perluasan akses internet bagi masyarakat Indonesia sehingga transformasi digital dapat diakselerasikan.
"Ke depannya, pulsa dan internet akan jadi bahan pokok," imbuhnya.
Ia memproyeksikan, dengan adanya transformasi digital, akan tercipta tambahan pertumbuhan PDB hingga 1% per tahun. Tak hanya meningkatkan perekonomian, Airlangga menilai transformasi digital juga mampu mendukung terwujudnya 2,5 juta lapangan kerja tambahan, 600 ribu talenta digital setiap tahun, 50% UMKM yang terdigitalisasi (sekitar 30 juta yang siap on board), 82,3% pengguna internet, serta 5 ribu start-up baru.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menargetkan pada 2024 Indonesia sudah dapat mencapai berbagai peringkat yang lebih baik di tingkat global. Misalnya, dalam Survei E-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indeks Daya Saing Digital Institute for Management Development (IMD), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PBB, serta Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia.
"Target-target tersebut akan dapat tercapai jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai stakeholders. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan swasta, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih cepat tercapai dengan kualitas yang mumpuni. Apalagi Indonesia akan jadi emerging country pertama yang memegang tampuk presidensi G20 tahun depan, sehingga kami juga butuh masukan dari dunia usaha untuk disuarakan ke tingkat global," pungkasnya.
.webp)
