.webp)
Banyak kementerian dan lembaga kini mengurus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, setidaknya ada 22 kementerian dan 40 lembaga yang mengurus UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai, perlu adanya semacam pedoman atau guideline yang menjadi pedoman bersama.
"Yang mengurus UMKM ini di kabinet itu ada 22 kementerian. Dan lebih dari 40 lembaga, belum daerah. Dari awal UMKM ini tumbuh tanpa design. Pemerintah juga quote and quote kan juga tanpa design. Jadi UMKM di sektor pertanian diurus oleh pertanian. UMKM perindustrian, mereka menyebutnya IKM, diurus oleh sektor perindustrian. Ini semua ada kan? Saya kira saat ini kita perlu ada semacam guideline bersama," jelasnya dalam acara Blak-blakan detikcom, Jumat (29/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Ada Facebook cs, Apa Untungnya buat UMKM RI? |
Dia menilai, seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi yang memimpin (leading sector) untuk UMKM. Maka itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
"Ya mestinya di sini (leading sector). Nah ini kan kuncinya dengan Bappenas dan Kementrian Keuangan. Kita sudah bicara terus. Supaya di dalam arah pembangunan UMKM atau mainstreaming, pengarusutamaan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional itu, semua harus sama. Pendekatannya, strateginya, capaiannya, karena di banyak tempat juga kegiatan untuk UMKM banyak hanya untuk charity," ujarnya.
Hal itu bukanlah yang diinginkan untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Pihaknya ingin betul-betul membangun UMKM yang punya daya saing.
"Ini saya kira bukan itu yang kita kehendaki kalau kita ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekenomian nasional, tapi betul-betul kita membangun UMKM itu yang mempunyai daya saing dalam skala ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat berkembang, maju, bukan hanya sekadar untuk bertahan hidup, atau ekonomi subsistence," ungkapnya.
