Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali terlibat kasus suap dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wawan Ridwan ditangkap terkait kasus suap yang melibatkan eks pejabat DJP Angin Prayitno Aji, sedangkan Alfred Simanjuntak belum ditangkap.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkapkan saat ini sistem perpajakan di Indonesia sangat sulit dan bisa menjadi celah.
"Sebenarnya rekan-rekan paham betul, sistem perpajakan di Indonesia. Kita ingatkan kembali 2010 siapa GT (Gayus Tambunan) itu dulu bagaimana caranya, modusnya dan disampaikan apakah ini perilaku dominan dari pemeriksa pajak dan konsultan pajak," kata dia, dalam konferensi pers kemarin, ditulis Jumat (12/11/2021).
Berikut daftar mafia pajak dikutip dari pemberitaan detikcom:
Gayus Tambunan
Gayus merupakan eks pegawai pajak dengan kasus suap yang paling fenomenal pada 2010 lalu. Gayus dulunya merupakan pegawai pajak golongan IIIa dan dia terlibat kasus makelar pajak dengan nilai Rp 28 miliar.
Saat kasusnya terkuak, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura dengan menggunakan paspor baru untuk kabur bersama istrinya. Namun Gayus akhirnya menyerahkan diri.
Angin Prayitno Aji
Angin merupakan eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Angin didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar.
Dia menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang ditotal mencapai Rp 15 miliar dan US$ 4 juta. Atau jika dijumlahkan menjadi Rp 57,1 miliar.
Suap yang diterima dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas yang merupakan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations. Lalu dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank PAN Indonesia Tbk dan Agus Susetyo yang merupakan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama.
Dadan Ramdani
Dia adalah Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dadan terlibat kasus suap bersama Angin Prayitno Aji.
Dadan menerima suap dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia dan PT Jhonlin Baratama sejak Januari 2018 - September 20219. Suap ini diberikan agar oknum melakukan rekayasa penghitungan pajak pada perusahaan pemberi suap.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
