Modus Keruk Untung dari Tes PCR Dibongkar, Siapa yang Terlibat?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Sabtu, 13 Nov 2021 09:45 WIB
Sejumlah pelajar di Kota Solo menjalani swab PCR secara acak. Kegiatan swab PCR itu diketahui akan digelar di sejumlah sekolah hingga 21 Oktober 2021 mendatang.
Ilustrasi Tes PCR/Foto: Agung Mardika/Detikcom
Jakarta -

Sisi gelap wajib tes PCR (Polymerase Chain Reaction) selama masa pandemi COVID-19 dibongkar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan ada beberapa pihak yang memanfaatkan tes PCR demi meraup keuntungan.

Dia mengungkap ada praktik bundling tes PCR, yaitu menggabungkan sebuah layanan jasa dengan tes PCR.

"Kami melihat ini ada indikasi memaksimumkan keuntungan ketika tadi ada bundling PCR," ungkap Mulyawan dalam forum jurnalis virtual KPPU, Jumat (12/11/2021).

Salah satu contohnya adalah saat ada jasa konsultasi pemeriksaan dokter yang dilengkapi dengan tes PCR. Nah, ongkos tarif PCR itu menurut Mulyawan biasanya menjadi meroket, bahkan dua kali lipat dari harga pasaran.

"Ketika ada tes PCR yang di-bundling dengan jasa konsultasi dengan dokter misalnya. Dia (tarif PCR) akan melambung harganya jadi dua kali lipat," papar Mulyawan.

Praktik macam ini menurutnya menjadi sebuah bentuk persaingan usaha tidak sehat, saat seharusnya tes PCR digunakan dalam rangka pemeriksaan COVID-19 justru ini digunakan untuk mencari untung.

"Bundling begini memunculkan potensi persaingan usaha tidak sehat, kan esensi PCR untuk membuktikan apakah orang itu terkena virus Corona atau tidak. Bukan untuk menjadi bagian dari bisnis," kata Mulyawan.

KPPU sudah menyurati pemerintah untuk ikut memperhatikan hal ini. Pengawasan yang lebih ketat diminta untuk dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi praktik semacam ini.

"Dengan demikian kami melihat sebaiknya dan kami juga memberikan rekomendasi juga bahwa pemerintah perlu awasi tes PCR yang di-bundling. Ini supaya tujuan tes PCR tidak lebih ke tujuan utamanya untuk identifikasi dan deteksi virus," kata Mulyawan.

"Kami sudah kasih surat pertimbangan soal hal ini ke pemerintah," lanjutnya.

Pemain bisnis Tes PCR masuk radar KPPU. Siapa saja? Klik halaman selanjutnya

Simak Video: Kemarin Dilaporkan Soal Bisnis PCR, Kini Luhut-Erick Dideklarasikan 'PCR'

[Gambas:Video 20detik]