Sleman -
Nama Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut dalam isu pajabat bisnis tes PCR. Erick kemudian buka suara, apa katanya?
Erick awalnya menceritakan kementerian bersama BUMN turut memberikan dukungan saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada 2020. Bentuknya dengan memberikan dukungan dibukanya lab PCR di berbagai rumah sakit.
"Lalu tentu mengenai tes PCR, Kementerian BUMN dan BUMN turut memberikan dukungan pada awal-awal. Di mana pada saat itu tepatnya bulan Maret atau April atau Mei kita belum mengerti yang namanya PCR," kata Erick saat menjadi keynote speaker dalam acara Webinar Majelis Guru Besar UII secara daring, Kamis (18/11/2021)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi dari koordinasi kami dengan berbagai pihak rupanya kita perlu 18, kita perlu lab PCR dan waktu itu kita memberanikan diri memberi 18 lab yang kita distribusikan ke rumah sakit BUMN dan beberapa rumah sakit pemerintah daerah. Nah hal ini tentu apa, supaya kita melihat tes PCR ini menjadi bagian dari trace and tracing," imbuhnya.
Erick Thohir mengatakan harga PCR di Indonesia saat ini termasuk salah satu yang termurah di dunia. Ia juga menjelaskan dalam hal penentuan harga PCR bukan ditentukan oleh segelintir individu.
"Dan awalnya saya ingat sekali harganya ada Rp 2 juta ada yang Rp 5 juta waktu itu dan alhamdulillah hari ini harganya Rp 300 ribu. Kalau dibandingkan dengan banyak negara kita masih masuk kategori yang termurah dan ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai tupoksi," jelasnya.
Erick Thohir membantah tes PCR untuk pengguna transportasi menguntungkan dirinya. Langsung klik halaman berikutnya.
Erick juga menampik kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi menguntungkan pribadinya. Sebab kebijakan ini diambil dalam rapat bersama Presiden dan Menteri yang menurutnya tak mungkin dia bisa mengatur jalannya rapat untuk mendapat kebijakan yang menguntungkan dirinya.
"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan rapat terbatas yang dihadiri Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menkes, ketua penanganan PPKM Jawa-Bali, para Menteri terkait waktu itu dan kebijakan itu secara transparan. Dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ramai isu sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis tes PCR. Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap awal mula pengadaan tes PCR muncul saat Indonesia sedang panik menghadapi pandemi corona.
Kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.
.webp)
