Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar ekosistem ekonomi digital diperkuat dengan menyiapkan sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh, yakni melalui Digital Leadership Academy yang telah diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Inilah disrupsi yang memang kompleksitasnya juga semakin bertambah. Oleh sebab itu itu kita semuanya harus cepat mengantisipasi dan harus mempersiapkan diri harus hati-hati," ujar Jokowi, Kamis (18/11).
Ia menegaskan SDM digital yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk membangun ekonomi digital Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah urusan IoT, cloud computing, hingga big data," paparnya.
Ia menambahkan program Digital Leadership Academy menjadi salah satu cara efektif untuk membentuk talenta digital Tanah Air. Ia pun meminta jajarannya menjalin kerja sama untuk menggarap program tersebut.
"Hingga saya sampaikan segera cari partner kerja sama. Kemarin sudah ketemu dengan Oxford, Harvard, NUS dan Tsing Hua," ungkap Jokowi.
"Kalau kita ingin cepat, mungkin kita sendiri nggak mungkin sekarang ini. Tinggal (bagaimana agar) segera yang namanya ekosistem digital itu bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan," imbuhnya.
Jokowi menyampaikan pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju. Ia menyebut potensi ekonomi digital RI sangat besar.
"Kita juga punya kekuatan di sini punya pasar besar dan sekarang ini kita memiliki startup 2.229. Kemudian potensi ekonomi digital sampai 2025 kurang lebih US$ 124 miliar," urai Jokowi.
Halaman Selanjutnya: Pengembangan Infrastruktur Digital
Guna mencapai target tersebut, mantan Wali Kota Solo itu meminta pengembangan ekosistem ekonomi digital dipercepat, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan SDM.
"Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa hingga muncul sebuah ekosistem besar digital economy," papar Jokowi.
Ia mengungkapkan ada beberapa pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.
"Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiber optik butuh microwave link, butuh satelit, butuh BTS (base transceiver station). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya. (Kemudian) Pusat data data center," ulas Jokowi.
Jokowi menekankan semua pekerjaan tersebut harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat. Menurutnya, tenggat waktu yang dimiliki pemerintah untuk membangun ekosistem digital hanya 2 tahun.
"Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi terlambat terus, fintechnya sudah lari regulasinya belum ada. Kerja, kerja dengan kecepatan yang kita perlukan. Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target 2 tahun. Kalau lepas 2 tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnya," urai Jokowi.
Halaman Selanjutnya: Digital Leadership Academy (DLA)
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Digital Leadership Academy (DLA) memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.
"Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia," jelasnya.
Johnny menjabarkan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.
"Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta)," terang Johnny.
Johnny berharap peserta program DLA akan menjadi unggulan bangsa, untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.
"Awardee atau peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia," imbuhnya.
Program Digital Leadership Academy (DLA) merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat. Bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard University, program itu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.
Setiap peserta mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital. Program ini telah berjalan dengan 150 orang peserta dari ASN kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat. Informasi pelatihan yang terbagi dalam 5 Batch itu bisa diakses melalui laman web digileader.kominfo.go.id.
.webp)
