.webp)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang belum lama ini menyebut upah minimum di Indonesia ketinggian. KSPI mempertanyakan dasar pernyataan tersebut.
"Kami tidak mengerti mengapa Menteri Tenaga Kerja mengatakan upah minimum Indonesia sudah terlalu tinggi? Argumentasi Menteri Tenaga Kerja datanya dari mana? Data yang dikeluarkan oleh World Data, upah minimum Indonesia di bawah Vietnam, di bawah Singapura, di bawah Malaysia dalam negara Asia Tenggara," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (22/11/2021).
Dia menjelaskan di antara negara-negara tetangga, upah minimum Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Laos, Kamboja, Myanmar dan Bangladesh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut dia, data yang dirilis Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2014-2015 terlihat bahwa upah minimum Indonesia masih di bawah beberapa negara tetangga. Menurutnya data tersebut masih relevan saat ini. Dia menjelaskan data tahun tersebut tidak berbeda jauh dari yang terakhir dirilis tahun 2017.
Dia menjelaskan rata-rata upah buruh di Kamboja adalah US$ 118 per bulan, Laos US$ 121 per bulan, dan Myanmar di bawah US$ 100 per bulan.
"Berapa Vietnam? Vietnam US$ 181. Indonesia US$ 174. Terus bagaimana Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa Indonesia lebih tinggi? Bahkan staf khususnya yang nggak ngerti masalah membandingkan dengan Thailand. Mau tahu? upah rata-rata Thailand adalah US$ 259 usd, 1,5 kali lipat (Indonesia)," tuturnya.
Dia pun heran kenapa Menaker mengeluarkan pernyataan bahwa upah di Indonesia ketinggian. Menurutnya Kemnaker lebih berpihak kepada pengusaha.
"Kenapa ada ucapan itu? Apa menteri ingin bilang upah buruh di Indonesia nggak boleh tinggi? Harus rendah terus? Kan kelihatan pesanan siapa, corong siapa kan kelihatan benar," lanjut Said.
Jika membandingkan Indonesia dan negara lain dari sisi produktivitas, menurutnya Indonesia pasti kalah karena jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak tapi banyak yang menganggur.
"Kalau produktivitas nasional memang Indonesia rendah karena angka pembaginya jumlah angkatan kerjanya tinggi. Ya salah pemerintah kenapa jumlah angkatan kerja tinggi banyak yang nganggur. Kok gara-gara pemerintah gagal mensejahterakan buruhnya yang disalahkan produktivitas buruh," tuturnya.
"Kan kalau mau menghitung produktivitas nasional (menggunakan) GNP/gross national product. Gross National Product dibagi jumlah penduduk atau angkatan kerja, ya Malaysia, Thailand jumlah penduduknya cuma puluhan juta angkatan kerjanya, Indonesia ratusan juta angkatan kerja dan itu banyak yang nganggur ya jelas aja rendah," tambahnya.
(toy/eds)
