Ingat! PNS, BUMN hingga Swasta Dilarang Cuti saat PPKM Level 3 Nataru

Pemerintah akan menerapkan aturan PPKM Level 3 khusus Nataru. Rencananya aturan ini akan diberlakukan selama periode Natal dan Tahun Baru yakni pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022.

Sejumlah pengetatan pun diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Melalui instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) cuti. Tak cuma itu, TNI, polisi, BUMN dan swasta juga dilarang.

"Pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru," bunyi bagian Kesatu huruf g angka 1.

Kemudian, masyarakat terutama kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti selama aturan PPKM Level 3 khusus Nataru ini diterapkan.

"Ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait," bunyi huruf g angka 3.

Sebelumnya, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPANRB, Mohammad Averrounce mengatakan aturan mengenai larangan cuti dan bepergian ke luar kota bagi ASN saat ini masih mengacu pada SE MenPANRB nomor 13 tahun 2021. Namun, pihaknya akan mengeluarkan aturan terbaru yang pada dasarnya beberapa poin akan sama dengan SE 13/2021.

"Sebetulnya secara normatif pengaturan di SE 13 sudah jelas juga, jadi nggak boleh, dilarang cuti di pekan yang sama dan hari libur nasional. Kan kalau cuti bersama sudah nggak ada, sudah dihapus ya," katanya

Oleh sebab itu, meski saat ini sejumlah wilayah telah berada di PPKM level 1, namun aturan PPKM Level 3 khusus Nataru ini akan tetap diterapkan guna mencegah terbentuknya kluster baru penyebaran Covid-19.