ADVERTISEMENT

3 Fakta Pemda Lelet Belanja yang Dibongkar Sri Mulyani

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 26 Nov 2021 20:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini dibuat kesal karena minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta semakin banyak dana yang ada di perbankan yakni Rp 226 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasannya.

"Sekarang ini sudah bulan November, kita belanja secara TKDD (Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa) totalnya Rp 642,6 triliun yang sudah ditransfer. Dari yang sudah kita transfer itu, seluruh provinsi realisasi belanjanya mencapai 56,4% rata-rata, yang ada di bank mencapai Rp 226 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).

Berikut 3 faktanya:

1. Banyak Pemda Baru

Sri Mulyani menjelaskan alasan anggaran daerah lambat digunakan karena ada beberapa faktor. Sedikitnya karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru dan sifatnya yang terlalu struktural.

"Kita akan terus melakukan review terhadap kenapa anggaran daerah itu sangat lambat untuk digunakan. Kadang-kadang ada faktor Pilkada kayak kemarin, dengan adanya Pilkada banyak pemerintah yang pimpinannya baru kemudian terjadi keterlambatan dari APBD-nya. Namun memang ada yang sifatnya agak struktural, itu tadi kapasitas dan kompetensi," tuturnya.

2. Realisasi Belanja Minim

Dalam paparan APBN KiTA, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja APBD hingga Oktober 2021 sebesar Rp 689,76 triliun. Realisasi tersebut turun 2,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 705,34 triliun.

"Realisasi belanja APBD ini memang mengalami perlambatan dan ini merupakan masalah yang cukup serius," kata Sri Mulyani, Kamis (25/11/2021).

Belanja itu terdiri dari belanja pegawai Rp 284,92 triliun (23,3%), belanja barang dan jasa Rp 178,41 triliun (14,6%), belanja modal Rp 65,65 triliun (5,4%), dan belanja lainnya Rp 160,79 triliun (13,1%).

3. Peran Pemda Pulihkan Ekonomi Minim

Leletnya belanja daerah, kata Sri Mulyani, membuat peran pemerintah daerah minim dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Padahal dana yang ditransfer diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian pasca COVID-19.

"Kalau dananya tertahan di bank, uang itu tidak bisa menggerakkan ekonomi yang tadi jumlahnya mencapai Rp 226 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia," tuturnya.

(aid/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT